Untuk kerusakan dan kerugian per kabupaten/kota, terbesar di Kabupaten Lombok Utara (KLU) senilai Rp 9,9 triliun. Kemudian Lombok Barat Rp 3,5 triliun, Lombok Timur Rp 1,5 triliun, Kota Mataram Rp 1 triliun dan Lombok Tengah sekitar Rp 852,5 miliar.
Selanjutnya di Kabupaten Sumbawa, kerusakan dan kerugian mencapai Rp 659,9 miliar. Sedangkan di KSB mencapai Rp 570,5 miliar. “ Kita berharap kerjasama semua pihak agar semuanya berjalan lancar. Baik itu dari korban sendiri, pemerintah desa, kabupaten/kota dan tentu juga para tokoh. Semuanya lah, kita harap kerjasama yang baik,” kata Rum.
Yang bikin miris, hingga saat ini baru 5 unit rumah yang telah selesai dibangun dan siap ditempati korban. Sebanyak 5 unit rumah tersebut berada di Pulau Lombok. Di Pulau Sumbawa belum ada satupun yang berdiri. “ Sebanyak lima unit yang sudah siap huni, empat di Lotim dan satu di Lobar,” terang Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB I Gusti Bagus Sugihartha di kantornya, Rabu (24/10).
Menurutnya, lima unit rumah yang siap huni tersebut semuanya dibangun oleh masyarakat. Artinya tidak ada satupun dari pengusaha. “ Kalau rumah yang sedang proses pembangunan, jumlahnya ratusan unit kok. Yang 5 unit itu dibangun oleh masyarakat. Kalau dari pengusaha, belum ada satu pun jadi,” ungkapnya.
Kondisi di Pulau Lombok tidak jauh berbeda dengan di Pulau Sumbawa. Sebanyak 253 unit rumah yang sedang dibangun masih berproses. “ Tapi progres pembangunannya sih katanya sudah 80 persen di Pulau Sumbawa,” ujarnya.
Kondisi ini tentu saja memperkuat prediksi bahwa target rekonstruksi dan rehabilitasi selama enam bulan sulit tercapai. “ Percepatan dari penyelesaian rumah, butuh waktu cukup panjang. Target 6 bulan selesai, sulit bisa selesai sesuai harapan,” katanya.
Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB kembali berupaya mencari langkah. Salah satu caranya dengan melibatkan pengusaha di NTB. Terutama yang bergerak di sektor perumahan dan permukiman.
Pertemuan dengan para pengusaha kemudian dilakukan. Hadir para pengusaha dari unsur Gapensi, Gapeksindo, KADIN NTB dan lain-lain. “Tapi ada beberapa hal yang jadi ganjalan. Persoalan pajak, sampai sekarang belum bisa dipastikan. Apakah bisa dibebaskan atau tidak, karena kan ini bantuan ke masyarakat,” terang Sugihartha.
Berikutnya, bagaimana cara agar pengusaha lokal bisa masuk ke kelompok masyarakat (Pokmas). Mengingat, Pokmas didampingi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Terkait hal itu, ada respon baik dari Kementerian PUPR. Namun terlebih dahulu akan melakukan kajian yang dilakukan oleh pihak Litbang Kementerian. “ Padahal KADIN bilang, bisa siapkan seribu pengusaha. Kalau masing-masing 20 rumah saja, maka 20 ribu rumah bisa dibangun oleh pengusaha lokal NTB,” jelasnya.
Mekanismenya, pengusaha lokal harus melakukan komunikasi dengan tim REKOMPAK Kementerian PUPR. Nantinya masyarakat akan dikumpulkan, kemudian mensosialisasikan konsep rumah yang akan dibangun.
Ditegaskan Sugihartha, pengusaha atau developer manapun bisa ikut terlibat. Namun harus tetap dalam dampingan REKOMPAK. “Kau masyarakat mau RISHA, ya dibuatkan RISHA. Kalau masyarakat mau konvensional, ya konvensional dibangunkan. Yang penting tahan gempa. Silahkan siapa saja boleh masuk,” ujarnya.
Kepada seluruh masyarakat korban bencana, Sugihartha mengingatkan agar membangun rumah tahan gempa. “ Kalau mau bangun duluan dengan pinjam uang karena bantuan belum cair, itu juga boleh. Silahkan saja. Masyarakat mau beli yang sudah jadi, boleh juga asalkan tahan gempa,” ucapnya.
Di sisi lain, jumlah rumah rusak terus meningkat. Saat ini, yang telah terverifikasi tercatat sebanyak 210.670 unit. Terdiri dari 73.426 unit rusak berat, 31.950 unit rusak sedang dan 105.924 unit rusak sedang. “ KLU dan Lombok Timur belum selesai lakukan verifikasi,” ungkapnya.
BACA JUGA: Lelah Tunggu Bantuan Pemerintah, Sukarno Bangun Rumah Terbalik
Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Ruvaeda meminta semua pihak bekerja serius mempercepat penanganan pasca bencana. Terutama untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (Huntap).
Dikatakan, pemerintah tentu saja akan kesulitan apabila membangun hunian sementara yang jumlahnya cukup banyak. “ Sudah berapa sih Huntara yang dibangun. Kan gak sesuai kebutuhan. Makanya, sangat penting Huntap dipercepat. Apa sebenarnya masalahnya sehingga lama, kok bentuk Pokmas saja belum tuntas-tuntas. Marilah kita semua bekerjasama dengan baik,” imbaunya. (zwr)
