MATARAM — Event balap dunia Motocross Grand Prix (MXGP) seri Indonesia 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), resmi dibatalkan. Pembatalan MXGP Samota Sumbawa dan MXGP Lombok yang sedianya bakal digelar pada 30 Juni dan 7 Juli 2024, lantaran ada masalah internal dari penyelenggara event.
Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi mengungkapkan kalau Pemprov NTB telah menerima informasi bahwa Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat mengirim surat kepada pihak vendor untuk menunda pelaksanaan event MXGP 2024 di NTB, lantaran ada permasalahan internal yang belum terselesaikan pada MXGP 2023 lalu.
“Tidak ada kaitannya dengan Pemprov, jadi ini antara penyelenggara dengan IMI Pusat masih ada permasalahan internal,” kata Lalu Gita saat ditemui di Mataram, Rabu kemarin (24/4).
Namun Lalu Gita enggan membeberkan apa masalah internal yang belum terselesaikan antara Carsten Group selaku pihak penyelenggaraevent MXGP 2023 dengan IMI Pusat. Pun ketika disinggung apakah masalah itu terkait dana yang belum dibayarkan atau ada masalah lainnya, Gita berdalih tidak tahu-menahu akar permasalahannya. “Saya tidak tahu, tanya IMI Pusat,” lirihnya.
Yang pasti, Pemprov tegas Lalu Gita tetap mendukung event balap motor dunia itu dapat digelar di NTB, meskipun bentuk dukungan yang dilakukan Pemprov adalah melalui doa.
Sementara itu, Ketua IMI NTB Lalu Herman Mahaputra membenarkan jika event balap MXGP 2024 di NTB batal digelar. Dikatakan, bahwa pihak IMI Pusat sudah memgirimkan pengajuan pembatalan MXGP Lombok Sumbawa itu ke Federasi Sepeda Motor internasional atau Federation International Motocyclisme (FIM). “Pusat memang mengatakan batal,” ujar dr Jack, sapaan Direktur Rumah Sakit Umun Provinsi (RSUP) NTB ini.
Hanya saja diakui dr Jack, IMI NTB memang belum menerima bentuk fisik surat pembatalan yang dikirim IMI Pusat ke FIM. Demikian juga dari pihak penyelenggaran event MXGP, PT Samota Enduro Gemilang belum ada komunikasi sama sekali dengan IMI NTB. Sehingga dia juga tidak bisa membeberkan apa yang menjadi alasan IMI Pusat membatalkan event balap motor dunia tersebut.
“Yang jelas, yang lebih tahu (alasan pembatalan MXGP di NTB, red) itu orang pusat. Kami tidak ikut campur masalah itu. Kalaupun ada event, pasti kami disurati oleh pusat untuk mengawal,” tegas dr Jack.
Sedangkan IMI NTB sambung dr Jack, hanya berperan mengawal regulasi atas penyelenggaraan balap motor itu. Misalnya keputusan untuk pengawalan masalah kegiatan otomotif di Indonesia dibebankan kepada IMI di masing-masing daerah.
“Kebetulan di NTB, saya sebagai Ketua IMI akan mengawal semua (Event Balap Motor, red). Bukan hanya MXGP saja, sekarang juga akan dipersiapkan event IRC yang ada di Sirkuit Mandalika. Semua event di NTB kita kawal,” tegasnya.
Ketua IMI NTB ini juga menekankan jika batalnya event balap MXGP itu bukan urusan Pemerintah Provinsi NTB. Penyelenggaraan event MXGP ini kata dia, murni dilaksanakan oleh pihak swasta. Terhadap kurangnya dukungan dana atau apapun itu, maka tidak ada kaitannya dengan Pemprov NTB.
Beda halnya dengan pelaksanaan event balap MotoGP di Sirkuit Mandalika, gelaran balap bergengsi itu sudah jelas dibawah wewenang pemerintah. “Kalau MXGP ini swasta murni, jadi yang menyelenggarakan itu adalah pihak swasta, yang memjnta kepada kami (IMI NTB, red) sebagai regulator balap otomotif untuk mengawal, itu saja. Jadi jangan disangkutpautkan dengan Pemda,” ujar dr Jack.
Terlepas dari itu, dr Jack tidak menampik bahwa pelaksanaan MXGP sangat terasa dampaknya terhadap meningkatnya perekonomian masyarakat NTB. Tapi yang perlu diketahui, penyelenggaraan MXGP juga butuh dana yang cukup besar.
“Jadi sekali lagi, semua itu kembali kepada pihak penyelenggara, dalam hal ini SEG (PT Samota Enduro Gemilang, red),” pungkas dr Jack. (rat)
