MATARAM – Penanganan korban bencana gempa NTB di masa rekonstruksi dan rehabilitasi benar-benar bermasalah. Pemerintah Provinsi NTB bahkan mengakui penanganan bencana di tiga kabupaten sangat lamban. Masalahnya ada di tingkat bawah berupa kendala pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) hingga masalah koordinasi. Hingga saat ini, baru 5 unit rumah yang berdiri menggunakan bantuan pusat. Padahal pemerintah sudah menyederhanakan prosedur pencairan bantuan.
Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah mengungkapkan, penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi mengalami kelambanan. Ia menyebut penanganan lamban di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lombok Barat dan Sumbawa.
BACA JUGA: Warga Jangan Hitung Untung, Uang Sumbangan Rp 50 Juta Harus Habis
Pemerintah Provinsi NTB kata gubernur, telah mengerahkan tenaga untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul, termasuk memastikan bantuan pemerintah pusat untuk para korban segera cair. Pusat juga sudah menyederhanakan prosedur pencairan bantuan pembangunan rumah. Untuk warga yang rumahnya rusak berat, mendapat Rp 50 juta, yang rusak sedang mendapat Rp 25 juta, serta yang rusak ringan dapat Rp 10 juta. “Padahal uang sudah ada. Progresnya tidak seperti yang kita inginkan,” aku gubernur.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, tiga kabupaten lamban dalam hal penanganan bencana tidak lepas dari persoalan kelompok masyarakat (Pokmas). Mengingat syarat pencairan dana harus melalui Pokmas.
Berbeda halnya dengan di Kabupaten Sumbawa. Gubernur menyebut faktor utamanya lebih pada persoalan koordinasi. “ Sumbawa ini soal koordinasi saja. Kalau KLU dan Lobar, bentuk Pokmas ini yang masih belum selesai-selesai,” tuturnya.
Secara umum, penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi telah sesuai rencana. Tinggal mempercepat pembentukan Pokmas yang masih terkendala di tingkat pemerintah desa. “Berjalan sesuai rencana walau walau lamban. Padahal membangun rumah juga sesuai keinginan masyarakat,” ucap Gubernur.
Masyarakat memang dibebaskan membangun rumah jenis apapun. Asalkan, rumah yang dibangun bisa tahan gempa. “ Sekarang itu yang penting tahan gempa, apapun jenisnya,” tegasnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB H. Mohammad Rum menyampaikan, pihaknya terus berupaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi. Koordinasi dengan berbagai pihak juga makin diintensifkan.
Dampak bencana sangat besar. Semua sektor dan para korban harus dipastikan mendapatkan perhatian pemerintah. “ Data sementara yang kita miliki, saat ini sudah terhitung kerusakan dan kerugian akibat gempa mencapai Rp 18,2 triliun,” ungkapnya.
Angka tersebut tentu saja melonjak tajam apabila dibandingkan dengan perhitungan sebelumnya yang mencapai Rp 14 triliun. Bahkan angka fantastis Rp 18,2 triliun tersebut, bisa saja akan bertambah karena data dari Lombok Tengah masih belum selesai.
Berdasarkan hitungan terbaru, nilai kerusakan dan kerugian akibat gempa di NTB sebesar Rp 18,2 triliun, paling banyak pada sektor perumahan. “ Nilainya Rp 13,2 triliun kerusakan dan kerugian pada sektor perumahan,” ungkapnya.
Selanjutnya kerusakan dan kerugian pada sektor sosial mencapai Rp 2,5 triliun. Kemudian sektor ekonomi Rp 1,2 triliun, sektor infrastruktur Rp 423,6 miliar dan lintas sektor Rp 686,7 miliar.
