MATARAM – Kabar baik bagi seluruh masyarakat NTB yang menginginkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dipastikan mendapat kuota untuk rekrutmen CPNS pada awal tahun 2018 mendatang. Adanya kepastian tersebut, setelah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB berkali- kali mengikuti pertemudan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). “Provinsi NTB sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan KemenPAN, tahun 2018 insya Allah kita akan dapat kuota penambahan PNS,” ungkap Kepala BKD Provinsi NTB, H Fathurrahman kepada Radar Lombok Rabu kemarin (29/11).
Pada tahun 2017 ini, KemenPAN-RB tidak memberikan jatah untuk pembukaan CPNS di Provinsi NTB. Padahal usulan telah dikirim secara lengkap sesuai kebutuhan riil yang harus dipenuhi untuk menunjang kinerja pemerintahan. “Kita akan diberikan kuota penambahan PNS sesuai kebutuhan. Misalnya kita ini provinsi kepulauan, tentu sangat dibutuhkan PNS untuk menunjang hal itu. Begitu juga di sektor pariwisata yang menjadi andalan kita,” katanya.
Terdapat beberapa ketentuan yang telah ditetapkan KemenPAN-RB. Selain analisis kebutuhan pegawai, menjadi pertimbangan utama juga kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini.
Apabila APBD sebuah daerah memiliki belanja pegawai di tas 50 persen, maka dipastikan daerah tersebut tidak akan menerima kuota penambahan PNS. “Alhamdulillah kalau itu belanja pegawai kita di APBD kisarannya 35 hingga 40 persen. Jadi kita sudah memenuhi ketentuan dari pihak Kementerian,” terang Fathurrahman.
Jumlah belanja pegawai yang tidak melebihi 50 persen APBD, merupakan syarat wajib sebuah daerah bisa mendapatkan tambahan kuota PNS. “Belanja pegawai itu maksudnya termasuk gaji dan tunjangan saat ini tidak lebih dari 50 persen APBD. Ringnya kita selamat, kita akan dapat kuota,” tegasnya.
Terkait dengan jumlah kuota yang akan didapatkan Provinsi NTB, Fathurrahman mengaku belum mendapatan informasi valid dan mendetail. Mengingat, kepastian itu juga hanya dalam lingkup Pemprov NTB. Sementara untuk kabupaten/kota, kuotanya berbeda-beda sesuai usulan yang telah dilayangkan.
Untuk lingkup Pemprov NTB sendiri, lanjut Fathurrahman, diusulkan kuota untuk 4.603 orang. Terdiri dari tenaga kesehatan 757 orang, tenaga teknis 945 orang, guru SMA 1.495 orang, guru SMK 1.322 orang dan guru Sekolah Luar Biasa (SLB) 84 orang.
Berdasarkan kebutuhan Analisis Beban Kerja (ABK) di Pemprov NTB, dibutuhkan tenaga kesehatan sebanyak 1.633 orang. Sementara jumlah PNS yang ada saat ini hanya 876 orang. “Makanya kita kekurangan 757 orang untuk tenaga kesehatan,” ucap Fathurrahman.
Jenis tenaga kesehatan yang diusulkan untuk penambahan PNS seperti dokter spesialis, dokter gigi, perawat ahli, apoteker, psikolog, bidan terampil, penyuluh kesehatan masyarakat, perawat gigi, fisioterapis dan lain-lain.
Sedangkan untuk tenaga teknis, kebutuhan sesuai ABK sebanyak 1.12 orang dan yang ada saat ini hanya 179 orang. Berikutnya guru SMA status PNS yang ada saat ini 810 orang dari kebutuhan 2.325 orang.
Selanjutnya BKD juga mengusulkan untuk jabatan guru SMK. Kebutuhan sesuai ABK sebanyak 1.779 orang, sementara yang ada saat ini hanya 57 orang. “Guru SLB juga masih butuh PNS sebanyak 84 orang. Itu data riil kebutuhan kita, dan berapapun nantinya kuota dikasi tentu kita terima. Kita sih berharapnya semua kabupaten/kota juga dapat penambahan,” tututpnya. (zwr)
