Menkeu Klarifikasi Isu Pusat tak Perhatikan Korban Gempa NTB

Sri Mulyani : Jangan Khawatir, Kita Punya Uang!

Menkeu Klarifikasi Isu Pusat tak Perhatikan Korban Gempa NTB
PENJELASAN : Menteri Keuangan RI Sri Mulyani saat memberikan penjelasan terkait penanganan korban bencana gempa di Desa Guntur Macan Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat kemarin. (Azwar Zamhuri/RADAR LOMBOK)

GIRI MENANG – Pemerintah pusat berkomitmen membantu penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa di NTB. Hingga saat ini uang negara yang telah dikucurkan mencapai Rp 2,1 triliun.

Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati saat kembali berkunjung ke Lombok kemarin. Ia datang bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam rangka mendampingi Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF), Christine Lagarde mengunjungi korban gempa di Desa Guntur Macan Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, Senin (8/10).

Pada kesempatan ini Sri Mulyani menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo. Meskipun saat ini bencana besar juga terjadi di Sulawesi Tengah, namun perhatian penuh juga tetap diberikan kepada NTB. “Komitmen Pak Jokowi luar biasa, dan akan datang lagi ke NTB. Bahkan sudah instruksikan Wapres agar pastikan penanganannya baik. Untuk di NTB, kami sudah belanjakan Rp 2,1 triliun,” terangnya saat memberikan sambutan di hadapan masyarakat yang hadir.

Uang sebesar Rp 2,1 triliun tersebut telah digunakan untuk berbagai kebutuhan korban bencana gempa. Baik itu saat penanganan darurat, hingga untuk pembangunan rumah. “Saat ini kami sedang hitung juga jumlah kebutuhan untuk NTB. Dan saya tegaskan disini, kita punya uang. Jadi kita bukan gak punya uang. Seluruh kebutuhan siap kami bayar. Negara punya uang untuk tangani bencana,” tegasnya.

Bagi korban bencana yang rumahnya rusak, Sri Mulyani kembali memastikan akan mendapat bantuan sebesar Rp 50 juta. Kemudian bagi yang rusak sedang Rp 25 juta dan rusak ringan sebesar Rp 10 juta. Begitu pula dengan uang jaminan hidup yang menjadi sorotan media lokal, Sri Mulyani memastikan akan tetap direalisasikan.

Hal yang harus dipahami ucapnya, uang negara harus dikelola dan digunakan dengan baik. Untuk memastikan itu, tentu saja berdasarkan data akurat dan administrasi yang bisa dipertanggungajwabkan. “Pencairan dana harus t etap akuntabel. Karena kami akan diperiksa dan diaudit juga nanti,” terangnya.

Hingga saat ini telah ada 23 ribu korban bencana yang telah diberikan bantuan untuk pembangunan rumah. Pembayarannya memang dilakukan secara bertahap. Tujuannya untuk meminimalisir penyalahgunaan.

Bantuan yang diberikan pemerintah harus benar-benar digunakan untuk membangun rumah. Apabila dicairkan sekaligus, dikhwatirkan uang akan habis duluan. “ Sudah 23 ribu lebih dibayarkan. Pembayarannya bertahap. Tahap pertama memang semua dibayar sekaligus, tapi selanjutnya secara bertahap. Itu tujuannya demi kebaikan kita semua, perencanaannya baik. Saat ini juga sudah masuk tambahan 19 ribu orang, segera kita cairkan,” katanya.

Mekanisme pencairan jelasnya, inventarisasi dan data yang dibuat oleh pemerintah daerah disampaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kemudia dilakukan verifikasi agar yang mendapatkan bantuan memang orang berhak. Terkait dengan uang jaminan hidup (Jadup), pada dasarnya akan diberikan setelah rumah permanen tuntas dibangun. Namun pemerintah akan mengupayakan pembayaran secepatnya.”Daftarnya sudah disampaikan ke Kemensos, nanti diverifikasi bersama BNPB. Lalu kita cairkan,” ucapnya.