Wabup Warning PNS Selingkuh

ILUSTRASI PNS

TALIWANG—Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pegawai yang ketahun selingkuh.

Pernyataan  keras ini disampaikan Wabup saat melakukan sidak ke kantor Dikpora KSB. Di hadapan ratusan pegawai yang hadir, wabup mengingatkan mereka untuk tidak main-main dalam melaksanakan tugas. ‘’Saya berkali-kali sampaikan di SKPD ini. Jangan sampai ada aparatur yang selingkuh. Ada banyak laporan yang masuk ke kami. Termasuk guru-guru juga demikian. Saya ingatkan lagi, jangan sampai hal itu terjadi,’’ katanya dengan nada tegas Selasa kemarin (10/1).

Dikatakan, PNS yang ketahuan selingkuh  akan diberikan sanksi tegas. Salah satunya melalui pemecatan dengan tidak hormat. ‘’Belum lama ini saya sudah jatuhkan sanksi tegas kepada salah satu pegawai yang ketahuan selingkuh. Saya turunkan pangkatnya selama tiga tahun. Kalau masih diulangi, akan saya pecat,’’ katanya.

Wabup juga meminta masing-masing kepala SKPD untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara maksimal. ‘’Ini tugas dan tanggungjawab pimpinan SKPD masing-masing. Ini kami ingatkan lagi, untuk dijadikan sebagai catatan penting,’’ tambahnya.

Sidak terhadap seluruh aparatur itu tidak hanya dilakukan wabup. BKD bersama Inspektorat KSB juga melakukan hal yang sama. Dihari bersamaan, tim tersebut melakukan sidak ke seluruh SKPD.

[postingan number=3 tag=”pns”]

Selain menyinggung soal selingkuh, dia juga menekankan kedisipinan.  ‘’Absensi sidik jari online sudah mulai kita berlakukan. Aparatur yang malas bisa kita tahu. Karena absensi itu langsung di bawah kendali bupati, wakil bupati dan BKD,’’ tegasnya.

Wabup  menjelaskan, Pemerintah KSB tengah berencana menaikan tunjungan untuk PNS dan uang pengganti transportasi untuk honorer dan PTT. Kenaikan itu tentunya harus dibarengi dengan tingkat disiplin yang lebih baik juga. ‘’Bagi PTT yang pendidikan terakhirnya S1, akan kita berikan uang pengganti transportasi sampai Rp 1 juta lebih perbulan. Uang transportasi kita berikan tergantung dari jenjang pendidikan terakhir,’’ katanya.

Demikian halnya dengan tunjangan bagi para PNS. Pemerintah KSB memastikan tunjangan tersebut naik dibanding tahun sebelumnya. ‘’Tunjangan PNS kita akan naikkan. Pemberian tunjangan itu disesuaikan dengan tingkat kehadiran,’’ tandasnya.

Pemberlakuan absensi sidik jari online lanjutnya berlaku untuk seluruh instansi. Sistim online diberlakukan menyusul masih banyaknya aparatur yang kerap kali memainkan absensi sidik jari manual, seakan-akan mereka hadir satu bulan penuh. ‘’Saya ingatkan, kalau PTT dan honorer selama 45 hari berturut-turut tidak hadir, langsung kita pecat. Demikian halnya dengan PNS,’’ ingatnya.

Tidak hanya soal disiplin, wabup juga meminta seluruh aparatur Pemerintah KSB tidak melakukan pungutan liar (pungli). Penegasan itu disampaikan saat mengumpulkan seluruh aparatur yang ada di kantor BPMPTT. ‘’Jangan ada pungli. Semua prosedur pengurusan izin harus sesuai aturan yang berlaku. Kalau masih ada yang melakukan pungli, akan kami sanksi,’’ ancamnya. (far)