MATARAM—Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) baik UN Berbasis Komputer (UNBK) maupun UN Kertas dan Pensil (UNKP) dianggap kurang berintegritas. Penilaian ini datang dari Ombudsman RI Perwakilan NTB.
Penilaian Ombudsman ini bukan tanpa alasan. Ini dilihat dari kurang seriusnya siswa ikut menjalankan UN. Terlebih pengawas UN dalam menjalankan tugasnya tidak memberlakukan pengawasan ketat.
“Seharusnya Dikbud NTB menjawab apa yang menjadi temuan Ombudsman,” ungkap Ketua Komisi V DPRD NTB, Hj. Wartiah, Senin (17/4).
Bungkamnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB terkait temuan itu, jelasnya, tidak bisa dijadikan sebagai bahan rujukan untuk evaluasi di masa datang. Dengan adanya evaluasi diharapkan pelaksanaan UN di masa datang akan lebih berintegritas.
“Seharusnya pihak Dikbud merespon dengan legowo apa yang disampaikan Ombudsman,” sambungnya.
Temuan Ombudsman itu, jelasnya, seharusnya mendapat klarifikasi. Sikap dingin yang ditunjukan Dikbud NTB seolah-olah menunjukan ketidakpedulian dinas tersebut terhadap masalah yang di lapangan.
Persoalan adanya indikasi terjadinya kurang integritas dalam kacamata pihak lain, menurutnya wajar-wajar saja. Mengingat sejauh ini, pihak yang bersangkutan memiliki data acuan yang digunakan sebagai pegangan untuk membuktikan apa yang disampaikan ke media.
Kurang ketatnya pengawasan UN, terangnya, terbukti dari hasil wawancara Ombudsman dengan sejumlah siswa. Terkesan ada upaya sekedar “isi absen” saja pelaksanaan UN. Siswa sudah bisa memastikan bahwa mereka akan lulus pasca ujian.
Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Muh. Suruji saat didatangi wartawan di ruang kerjanya tidak berada di tempat. Bahkan ketika dihubungi melalui sambuang selulernya, yang bersangkutan tidak member respon. (cr-rie)
