GIRI MENANG-Sekda Lombok Barat HM. Taufiq mengakui ada pejabat yang penempatannya kurang tepat saat mutasi Selasa (3/1) lalu. Namun Taufiq menolak jika itu disebut sebagai “salah kamar” sebagaimana pemberitaan salah satu media lokal. Jumlahnya tidak banyak. “Namanya saja kita memutasi 820 pejabat. Pasti ada yang kurang tepat, kurang pas. Tapi itulah maksimal yang bisa kita lakukan dalam rangka mengisi OPD, mungkin yang terbesar sepanjang sejarah. Apalagi waktu persiapannya mepet,” ungkapnya, Kamis (5/1).
Terhadap pejabat-pejabat yang ditempatkan kurang tepat tersebut kata Taufiq, kemungkinan akan digeser kembali pada mutasi yang akan dilaksanakan Februari 2017 bersamaan dengan pengisian 10 jabatan eselon II lowong. “Jadi yang salah dipasang kemungkinan bergeser Februari,” ungkapnya tanpa mau menyebut pejabat-pejabat yang dikatakan kurang tepat ditempatkan itu.
[postingan number=3 tag=”mutasi”]
Selanjutnya berkaitan dengan kritikan salah seorang guru besar Universitas Mataram di facebook yang menerangkan adanya lulusan master hukum dengan prestasi Cumlaude ditempatkan di Dinas Pemadam Kebakaran, diterangkan Taufiq, persoalan antara pendidikan dengan pekerjaan tidak harus berbanding lurus. “Kadang-kadang ilmu yang kita dapatkan diperkuliahan tidak sepenuhnya bisa diterapkan di dunia kerja, dunia nyata, ada juga pengalaman. Ini semua proses. Toh ini bukan mutasi terakhir. Kalau besok kinerja kurang bagus, pasti digeser ke tempat lain. Menjadikan sebuah lembaga sempurna pada mutasi dengan begitu banyaknya, tidak mungkin memuaskan semua pihak,” terangnya.
Kemudian berkaitan dengan pengisian 10 jabatan eselon II lowong, pihaknya mempersilakan bagi pejabat yang memenuhi syarat mengikuti seleksi terbuka. panitia seleksi (Pansel) sendiri sudah terbentuk dan kemungkinan akan mulai melakukan pengumuman pada pekan depan.
Selanjutnya pada SKPD yang sementara belum ada kepalanya, sementara waktu ditunjuk Pelaksana Tugas (PLT). “SKPD yang belum ada kepalanya, kita sudah buatkan PLT. PLT-nya itu hampir semuanya sekretaris. Kecuali di Seketariat Dewan, itu kita tunjuk Kabag Umum, karena di sana tidak ada sekretaris. Tapi bukan berarti yang PLT ini otomatis menjadi kepalanya nanti,” ungkapnya. (zul)
