MATARAM — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi NTB mencatat sebesar Rp2,3 triliun lebih anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) di NTB yang belum dibelanjakan, atau masih mengendap di bank sampai 31 Oktober 2022. Anggaran tersebut merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada 11 pemerintah daerah (Pemda) di NTB.
“Jumlahnya sebesar Rp 2,3 tiliun lebih yang belum dibelanjakan. Hal ini karena terlambat belanja. Jadi kalau uangnya sudah ditransfer dari Jakarta, tapi tidak dibelanjakan oleh 11 Pemda di NTB,” ungkap Kepala Kanwil DJPB Provinsi NTB, Sudarmanto, yang dikonfirmasi usai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2023 di Mataram, Senin (5/11).
Sudarmanto merincikan, dari besaran anggaran Rp 2,3 triliun lebih yang masih mengendap di bank tersebut, paling besar jumlahnya justru Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sebesar Rp Rp581,39 miliar. Kemudian disusul Pemda Sumbawa Barat sebesar Rp328,61 miliar, Pemda Lombok Timur sebesar Rp248,55 miliar, dan Pemkot Mataram sebesar Rp223,95 miliar, serta Pemda Lombok Barat sebesar Rp175,26 miliar.
Selanjutnya Pemda Sumbawa sebesar Rp152,83 miliar, dan Pemda Bima sebesar Rp148,77 miliar, Pemda Lombok Utara sebesar Rp139,51 miliar, Pemda Dompu sebesar Rp119,49 miliar, Pemda Lombok Tengah sebesar Rp107,48 miliar dan Pemkot Bima sebesar Rp106,91 miliar. “Jadi yang tertinggi malah Pemprov NTB sebesar Rp581,39 miliar. Tapi ini data sampai 31 Oktober 2022 lalu, belum November-Desember,” ujar Sudarmanto.
Meski demikian, sambung Sudarmanto, jika dibandingkan secara nasional besaran anggaran yang masih mengendap di bank milik Pemda seluruh NTB termasuk cukup kecil angka yang belum dibelanjakan. Sebab besaran anggaran yang mengendap lebih sedikit dibandingkan dengan daerah lain.
Namun pihaknya tetap mendorong optimalisasi belanja daerah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah. “Di nasional, kalau kita lihat NTB itu termasuk yang bagus. Anggaran yang mengendap di bank cukup sedikit dibandingkan daerah yang lain, seperti Bali lebih banyak, kita lebih sedikit. Tapi tetap kita dorong supaya dapat dibelanjakan,” ucapnya.
Guna mencegah supaya dana transfer dari pemerintah pusat yang mengendap di bank, kata Sudarmanto, mulai tahun depan sudah dilakukan ploting belanja. Hal ini dilakukan agar anggaran negara yang ditransfer ke daerah tidak lagi menumpuk di bank tapi segara dibelanjakan. “Kita sudah plot belanja-belanja untuk apa saja tahun depan. Jadi sangat sulit Pemda untuk telat,” katanya.
Disinggung soal adanya indikasi Pemda mengejar bunga dari penyimpanan anggaran di bank, kata Sudarmanto, hal itu tidak mungkin terjadi. Pasalnya saldo uang negara atau uang daerah yang ada di bank harus dimasukkan ke kas negara atau kas daerah. “Makanya yang kita jaga sekarang, tidak ada simpanan itu dalam bentuk rekening, selain rekening daerah,” terangnya.
Sudarmanto juga sampaikan, sampai dengan November 2022, realisasi belanja menunjukan tren yang baik. Hal ini menggambarkan APBN masih terus sebagai instrumen pemulihan ekonomi dan stabilisasi mengatasi gejolak perekonomian. Realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sampai dengan bulan November 2022 terlah mencapai Rp 8,12 triliun dari alokasi pagu Rp 9,86 triliun atau 82,39 persen.
Realisasi tersebut terinci berdasarkan jenis belanja yakni, Belanja Pegawai sebesar Rp 2,52 triliun atau 90,80 persen dari pagu, Belanja barang sebesar Rp2,52 triliun atau 79,13 persen dari pagu, Belanja modal Rp2,83 triliun atau 78,23 persen dari pagu serta Belanja bantuan sosial Rp13,85 milyar atau 84,09 persen dari pagu.
Disebutkan juga, beberapa Proyek Prioritas Nasional dan proyek-proyek berpagu besar di Provinsi NTB tahun 2022 mempunyai progress penyerapan anggaran, seperti Bendungan Beringin Sila di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, progress penyerapan mencapai 66,24 persen.
Kemudian Bendungan Meninting di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, progress penyerapan mencapai 74,94 persen, Bendungan Tiu Suntuk di Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat progress penyerapan mencapai 95 persen, Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), progress penyerapan mencapai 64,55 persen.
Berikutnya Pembangunan Rumah Khusus masyarakat terdampak pembangunan Sirkuit Motor GP progress penyerapan mencapai 94,80 persen, Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi Poltekpar Lombok progress penyerapan 70,84 persen,Pembangunan Jalan Bypass Bill Mandalika Tahap II progress penyerapan mencapai 93,84 persen dan Pelebaran Jalan Kuta-Keruak progress penyerapan mencapai 100 persen.
Sedangkan realisasi DAK Fisik, DAK Non Fisik (BOS-BOP PAUD- Pendidikan Kesetaraan) dan Dana Desa sampai dengan minggu keempat bulan November 2022, lanjut Sudarmanto, telah terealisasi sebesar Rp 4,03 triliun atau sebesar 87,07 persen dari alokasi pagu, yang terdiri dari, DAK Fisik realisasi Rp1,75 triliun dari pagu sebesar Rp2,27 triliun atau 77,16 persen, Dana Desa realisasi Rp.1,15 triliun dari pagu sebesar Rp1,19 triliun atau 96,48 persen, BLT Dana Desa telah tersalur 467,25 miliar, sampai dengan bulan September seluruh desa telah tersalurkan.
“Sementara untuk bulan Oktober sampai Desember telah disalurkan untuk 872 desa dari 1.005 desa di NTB. Dan Dana BOS-BOP telah disalurkan sebesar 1,13 triliun atau 96,74 persen dari pagu untuk 3.037.445 siswa di NTB,” ungkapnya.
Terpisah Seketaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, HL. Gita Ariadi yang dikonfirmasi soal masih banyak dana transfer daerah dari pemerintah pusat di Pemprov NTB yang masih mengendap di bank yang belum dibelanjakan sampai Oktober 2022. Belum dapat memperikan penjelasan terkait hal tersebut. (sal)
