MATARAM — Komisi IV DPRD Provinsi NTB berencana melayangkan surat panggilan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) NTB, Ridwan Syah, atas keterlibatannya selaku komandan lapangan pada event balap motocross dunia MXGP Samota yang telah usai digelar pada 24-26 Juni 2022 di Kabupaten Sumbawa.
Ketika dikonfirmasi, Ridwan menyatakan tidak mempersoalkan rencana pemanggilan tersebut. Bahkan dia menyatakan siap hadir bila dipanggil DPRD NTB, sebagai bentuk menghormati DPRD sebagai mitra kerja.
“O ya, saya siap hadir untuk menghormati DPR. Tapi saya belum tahu ini mau ditanya soal apa? Ya nggak apa-apa sih kalau saya dipanggil. Mereka itu kan mitra kita, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan,” kata Ridwan kepada Radar Lombok, Selasa kemarin (28/6).
Ridwan juga mengaku sangat senang jika dipanggil Komisi IV DPRD NTB. Karena ketika ada sesuatu hal yang kurang jelas, dengan dipanggil tentu akan memberikan penjelasan sesuai tugas dan fungsinya.
“Saya sangat senang kalau dipanggil. Mungkin ada yang kurang jelas, ya saya jelaskan. Jadi intinya itu kalau kita ditanya ya kita jelaskan. Tidak ada masalah kok saya siap kapanpun diperlukan. Kan majikan saya Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga siap. Tidak ada masalah, saya akan jelaskan sebatas kewenangan saya,” sambungnya.
Lebih lanjut Ridwan menuturkan, bahwa keterlibatannya pada event MXGP Samota, tidak lain atas perintah dari Gubernur NTB, bersama semua Kepala OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk ikut membantu dan memfasilitasi agar event kelas internasional itu dapat berjalan sukses. “Saya disitu diperintah oleh Bapak Gubernur. SK-nya ada, dan bukan hanya saya, tetapi semua Kepala OPD juga sesuai tugas dan fungsinya untuk membantu,” tegasnya.
Seperti misalnya Dinas Koperasi dan UKM, sebut Ridwan, mereka juga ikut turun untuk memfasilitasi terkait UMKM yang dapat dilibatkan pada MXGP. Begitu juga OPD lainnya. “Kita kan belajar dari event di Mandalika. Tinggal UMKM yang sudah ada ini kita dorong untuk membantu,” sebutnya.
Menurutnya, pelaksanaan event MXGP Samota tidak lain juga untuk menggerakkan perekonomian masyatakat di pulau Sumbawa. Karena sebelumnya juga telah berhasil menggerakkan ekonomi di pulau Lombok, dengan adanya gelaran World SBK dan MotoGP di Mandalika.
“Sehingga Sumbawa dan Lombok bisa bergerak secara sama. Harapannya dengan kegiatan ini memicu pertumbuhan ekonomi seperti waktu di Mandalika ketika ada event MotoGP. Dimana pertumbuhan ekonomi terjadi hingga 7 persen, dengan peredaran uang saat itu sampai Rp 6 triliun lebih,” terangnya.
Dengan adanya event semacam itu, lanjut Ridwan, dapat menggerakkan perekonomian dari berbagai sektor. Seperti sektor akomodasi, transportasi dan lainnya. “Makanya kan kita terlibat dalam event itu, bagaimana mengatur ketersedian hotel yang memenuhi syarat dari sisi kebersihan sesuai proses yang ada. Jadi kontek keterlibatan kita disitu sebagai fasilitasi dari pemerintah. Masak pemerintah diam saja lihat ada acara seperti itu,” katanya.
Ridwan juga menegaskan bahwa tidak ada anggaran dari APBD Pemprov yang digunakan untuk penyelenggaraan MXGP Samota. Karena anggarannya sendiri dari pihak sponsor yang diakomodir langsung oleh PT Samota Enduro Gemilang (SEG). “Jadi nggak ada anggaran APBD yang kita arahkan kesitu. Yang saya tahu anggaran dari pihak sponsor, dan yang ngurusin soal sponsor itu kan PT. SEG,” tegasnya.
Namun demikian sambung Ridwan, pemerintah daerah punya kepentingan dalam memfasilitasi agar event MXGP Samota dapat terlaksana dengan baik dan sukses. “Ya walupaun tidak menggunakan APBD di MXGP. Tapi pemerintah daerah punya kepentingan dalam memfasilitasi, karena acara ini (MXGP) ujung-ujungnya juga untuk kepentingan daerah dan masyarakat,” jelas Ridwan.
“Jadi tidak ada APBD dari provinsi. Karena memang anggarannya nggak ada untuk itu. APBD kan ditetapkan pada Novemver, sementara kegiatan ini muncul belakangan. Tapi kan pemerintah harus ikut terlibat,” tambahnya.
Disisi lain, Ridwan juga menegaskan kalau masalah pengerahan ASN pada event MXGP Samota, bukan menjadi kewenangannya. Karena tidak ada hubungannya dengan tugas yang dimandatkan kepadanya selaku komandan lapangan yang diberikan tugas untuk memfasilitasi penyelenggaran MXGP Samota. “Saya kan di lapangan. Kalau pengerahan ASN bukan saya, dan apa urusan saya bisa mengerahkan ASN. Saya bukan Sekda, bukan Gubernur, mana bisa saya memerintahkan ASN,” tandasnya.
Pihaknya juga menyampaikan, penyelenggaran MXGP Samota yang dilaksanakan selama tiga hari itu, semua telah berjalan sesuai rencana. “Alhamdulillah eventnya telah selesai dan berjalan lancar sesuai rencana. Dan UMKM dan masyarakat juga merasa terbantu dengan adanya event tersebut,” tandasnya.
Sesuai laporan dari panitia, jumlah penonton yang hadir selama tiga hari penyelenggaran event berkelas internasional itu tidak kurang dari 50 ribu penonton, berdasarkan jumlah tiket yang terjual.
“Ya hampir 50 ribu penonton yang hadir, kalau kita ukur dari tiket yang terjual sesuai laporan dari pantia, dan hasil rapat evaluasi kita di lapangan. Bahkan di hari terakhir saja hampir 40 ribu penonton. Sehingga target 50 ribu penonton selama tiga hari itu tercapai lah,” pungkasnya. (sal)
