Demokrat Kritik Dukungan Gubernur di MXGP

Indra Jaya Usman (IST FOR RADAR LOMBOK)

MATARAM–Ketua DPD Demokrat NTB Indra Jaya Usman mengkritik mobilisasi ASN Pemprov NTB maupun Pemkab Sumbawa di acara MXGP Samota 2022.

Padahal, sudah jauh-jauh hari Gubernur NTB Zulkieflimansyah telah menegaskan bahwa event ini adalah murni swasta. Tetapi faktanya, Gubernur malah menunjuk Kadis PUPR NTB Ridwansyah sebagai komando lapangan event tersebut.

Bahkan, kepala dinas di lingkup Pemprov NTB harus berganti-gantian datang ke Sumbawa untuk meramaikan event tersebut. “Agak heran bagi saya. Kenapa harus memobilisasi ASN dan pejabat agar menonton event tersebut. Padahal ini kan katanya murni gawe swasta,” sentil Anggota DPRD Lombok Barat tersebut.

Menurutnya, perlakuan yang diberikan pemprov terhadap event MXGP Samota itu sangat berbeda bila ada event digelar di Lombok Barat. “Di Lombok Barat itu sering ada acara besar, seperti musik jazz. Itu tamunya banyak, dari luar negeri. Tapi, kok tidak mendapat perhatian Pemprov NTB seperti MXGP,” ungkapnya.

Baca Juga :  BKD NTB Bantah Ada Pengerahan ASN ke MXGP Samota

Ia kemudian mempertanyakan, apakah perhatian begitu besar oleh pemprov terhadap event MXGP Samota, lantaran pemilik perusahaan penyelenggara yaitu PT Enduro Samota Gemilang (ESG) adalah anaknya Gubernur NTB?

Ia menilai, posisi Pemprov NTB dalam gelaran MXGP ini abu-abu. Gubernur mengaku acara digelar swasta, namun daerah terlibat penuh.  “Terus terang secara pribadi kita bingung, agenda katanya tak pakai APBD. Tapi, apa iya pejabat-pejabat yang bolak-balik ke sana pakai anggaran pribadi,” ucapnya.

Menurutnya, MXGP Samota dengan MotoGP maupun WSBK di Mandalika jelas berbeda. Gelaran tersebut tercatat di negara secara resmi dan dihelat oleh BUMN. Dukungan sponsornya pun dibuka secara terang benderang. Atas sikap pempov yang dinilai abu-abu dalam kegiatan event MXGP Samota tersebut, memungkinkan ada penggunaan dana non-budgeter. Dana yang ada di luar anggaran, tidak tercatat dalam APBD atau APBN. Sampai saat ini, dana off-budget masih dianggap sebagai illegal budget karena tidak ada peraturan yang mengatur. “Swasta punya event, pemerintah repot segala-galanya. Ini agak aneh,” tegasnya.

Baca Juga :  Ridwan Syah Siap Hadir Jika Dipanggil DPRD

Ia pun meminta Pemprov NTB membaca aturan yang tertuang dalam manajemen pengelolaan keuangan negara Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Jelas di dalamnya tindakan negara yakni Pemprov NTB harus tercatat. Sebab itu, ia sudah meminta kepada Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB agar mengecek penggunaan dana event MXGP Samota tersebut. “Fraksi-Fraksi Demokrat di DPRD NTB sudah kita minta untuk mengecek hal itu,” lugasnya. (yan)