MATARAM—Aspirasi untuk mengevaluasi kinerja Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB sudah bermunculan sejak beberapa waktu lalu. Namun demikian, jajaran pengurus organisasi ini ogah dievaluasi.
Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (bimpres) KONI NTB, Wibowo Budi Santoso mengatakan, kinerja KONI tidak perlu dievaluasi, apalagi membanding-bandingkan dengan prestasi Pekan Olahraga Nasional (PON) sebelumnya.
“Apalagi dewan tidak ada urusan untuk melakukan evalausi terhadap KONI NTB, kecuali ketua KONI kabupaten kota dan ketua cabor yang berhak melakukannya. Itupun saat dilakukan Musprov,” ungkapnya, Rabu (30/11).
Dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) nanti, ungkapnya, selain evaluasi, forum juga akan membahas program-program yang akan dijalankan pada priode kepemimpinan berikutnya. Program-program yang dibahas nantinya akan menjadi acuan kegiatan organisasi tersebut.
Dikatakan, apa yang dilontarkan sesuai dengan regulasi dan aturan main yang ada di AD/ART KONI. Kalangan DPRD NTB disebutnya tidka punya hak intervensi terkait evaluasi di dalam tubuh KONI NTB.
‘’Jadi jika ada yang mau mengevaluasi selain apa yang saya sampaikan itu, salah alamat,’’ ujarnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, HMS Kasdiono mengatakan, KONI berhak dievaluasi oleh dewan. Ini karena organisasi tersebut menggunakan anggaran daerah.
“Sesuai dengan fungsi pengawasan DPRD berhak melakukan itu,’’ ujarnya.
Wakil rakyat yang pernah memegang tampuk pimpinan KONI NTB ini juga menegaskan, untuk memajukan prestasi olahraga NTB, sebaiknya KONI bisa bersinergi dengan semua pihak. Ia menyebut, tidak tercapainya target 15 medali emas tidak lepas dari minimnya koordinasi KONI dengan pihak-pihak lain. (cr-adi)
