MATARAM — Pemungutan suara ulang (PSU) berlangsung di dua TPS di Kecamatan Cakranegara yakni, TPS 11 Mayura dan TPS 5 Cakra Utara.
Dari hasil perhitungan di TPS 11, pasangan presiden dan wakil presiden nomor 01 H Joko Widodo dan Ma’ruf Amin memperoleh suara 146 sedangkan pasangan 02 Prabowo-Sandiaga Uno memperoleh 9 suara. Pasangan presiden o1 menang telak dari pesaingnya.
Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Mataram, Sopan Sopian Hadi mengatakan, sesuai hasil rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan beberapa temuan, dilaksankan PSU. “Ada dua TPS yang PSU, sedangkan yang lain tidak ada masalah,’’ katanya, kepada Radar Lombok, Kamis (9/5) kemarin.
BACA JUGA: Bentrok Saat Pleno KPU Loteng, Empat Polisi Terluka, Lima Warga Ditangkap
Sopian menjelaskan, sebelumnya di TPS 5 Kelurahan Cakra Utara ada dua pemungutan yang diulang yakni untuk suara Presiden- Wakil Presiden dan DPR RI, karena salah satu saksi parpol dari PKPI saat 17 April lalu, sempat memaksa memilih.
Sedangkan TPS 11 Kelurahan Mayura, hanya pemungutan suara presiden dan wakil presiden saja, ada 10 orang saat itu memilih tanpa formulir A5. “Sementara yang 10 orang yang sempat bermasalah tidak lagi diizinkan memilih,’’ tegasnya.
Dengan adanya PSU, kata Sopian, penetapan pleno KPU tingkat Kota Mataram terhambat. Untuk mengejar waktu, hasil dua TPS langsung hitung dan pleno. “Untuk Pleno KPU Kota tinggal Kecamatan Cakranegara yang belum sedangkan lima kecamatan sudah tuntas,’’ singkatnya.
BACA JUGA: Situng KPU, Prabowo-Sandi Tetap Unggul di NTB
Sementara itu, Ketua PPS Mayura Heru mengatakan, pelaksanaan PSU berlangsung lancar. Semua masyarakat yang terdaftar dalam DPT telah di berikan surat pemberitahuan. Tertuang dalam DPT ada 274, ada beberapa yang tidak datang memilih. “Kita sudah jalankan sesuai dengan temuan Bawaslu,’’ katanya.
Untuk partisipasi masyarakat, sudah mencapai 50 persen lebih dari jumlah DPT. Ada 155 pemilih yang mendatangi TPS menyalurkan hak pilihnya. Sementara yang 10 yang sempat bermasalah menggunakan KTP tersebut, tidak ada yang datang. “Rata-rata mereka dari luar Pulau Lombok, mereka saat itu menggunakan KTP tanpa formulir A5 atau surat pindah memilih dari daerah asal,” singkatnya. (dir)
