MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB mengklaim penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berjalan dengan baik. Bahkan pembangunan rumah hunian tetap (Huntap) dan rehab rumah rusak sedang serta rusak ringan diklaim berlangsung cepat.
Dari data yang disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB sendiri, pembangunan Huntap baru satu persen saja. Pelaksanaan rehab rumah rusak sedang dan ringan juga tidak jauh berbeda, hingga saat ini baru menyelesaikan sekitar dua persen. “ Fakta di lapangan, pembentukan Pokmas yang masih belum masif,” kata H. Mohammad Rum, kepala BPBD Provinsi NTB kepada Radar Lombok, Minggu (3/3).
BACA JUGA: Progres Huntap Lamban, Bahan Huntara Kembali Disalurkan
Berdasarkan data yang dimiliki BPBD, jumlah Huntap yang sudah selesai dibangun hanya 891 unit. Padahal, pemerintah harus membangun Huntap sebanyak 75.138 unit sesuai jumlah rumah rusak berat. Artinya, baru sekitar 1 persen rumah yang sudah selesai dibangun.
Parahnya lagi, Huntap yang sedang dalam pengerjaan hanya 9.867 unit. Masih ada 64.380 unit rumah yang telah hancur, tapi belum mulai dikerjakan pembangunannya. “Rusak berat ini paling bisa tembus 24.000 unit saja dibangun dari target waktu yang sudah ditetapkan,” ujar Rum.
Pelaksanaan rehab rumah rusak sedang dan ringan juga memprihatinkan. Jumlah rumah yang sudah direhab baru dua persen dari kewajiban pemerintah. “ Kalau yang rusak sedang dan rusak ringan itu sekitar 50.000 unit bisa kita realisasikan,” ungkapnya.
Jumlah rumah rusak sedang akibat gempa sebanyak 33.483 unit. Namun yang sudah selesai diperbaiki hingga saat ini baru 764 unit saja atau sekitar 2,9 persen. Jumlah tersebut sangat jauh dari harapan.
Begitu juga dengan perbaikan rumah rusak ringan yang jumlahnya 110.576 unit. Jumlah rumah yang sudah diperbaiki baru 2.393 unit atau 2,8 persen. “ Kalau RS (rusak sedang) dan RR (rusak ringan) bentuk pokmas sudah 90.000-an. Namun proses debet baru 40.000-an, ini yang masih menjadi kendala,” jelasnya.
Masalah pendebetan yang lamban, ditegaskan bukan kesalahan pemerintah. Mengingat, pendebetan tersebut antara anggota kelompok masyarakat (Pokmas) dan pihak bank. “Harapannya para pihak mau bekerjasama biar cepat,” kata Rum.
BACA JUGA: Dana Bantuan Gempa Rp 55 Miliar Belum Ditransfer
Lebih lanjut Rum memaparkan datanya. Sebanyak 891 unit rumah Huntap yang telah selesai dibangun berada di kabupaten Lombok Barat 134 unit, di Lombok Tengah 254 unit, Lombok Timur 254 unit, Lombok Utara 58 unit dan di Kota Mataram 14 unit.
Selanjutnya di Kabupaten Sumbawa sebanyak 19 unit rumah telah selesai dibangun. Sedangkan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebanyak 158 unit rumah. Model rumah tahan gempa yang dibangun yaitu RISHA, RIKA, RIKO, RCI dan RISBA. Sedangkan beberapa model lainnya, hingga saat ini masih belum mulai dibangun karena menunggu penjajakan dengan Pokmas.
Jumlah RISHA yang sudah jadi sebanyak 338 unit. Sedangkan 2.959 unit RISHA masih dalam tahap pengerjaan. Selanjutnya 114 unit RIKA telah selesai dibangun dan dalam proses 2.253 unit.
Kemudian untuk rumah jenis RIKO, sudah selesai dibangun 253 unit dan dalam proses pengerjaan 4.189 unit. Selanjutnya rumah model RCI sedang dibangun 40 unit dan belum satupun selesai. Sedangkan rumah model RISBA sedang dibangun 243 unit. “ Belum ada yang selesai untuk rumah model RCI dan RISBA,” kata Rum.
Meskipun saat ini pembangunan Huntap baru satu persen dan perbaikan rumah RS dan RR dua persen, Rum tetap saja yakin akan mampu memenuhi target. “ Insya Allah masih bisa sesuai target,” katanya.
Keyakinan Rum jauh berbeda dengan target yang telah ditetapkan. Bulan Februari, Pokmas rumah RS dan RR ditargetkan sudah terbentuk semua dan rekening terisi. Kemudian rehab/rekon tuntas bulan Maret seluruhnya. Fakta hingga saat ini, bulan Februari telah habis. Pokmas belum tuntas dibentuk. Bahkan Pokmas yang sudah dibentuk saja, masih ada 15.996 kepala keluarga (KK) yang rekeningnya belum terisi untuk RS dan 56.189 KK rusak ringan.
BACA JUGA: Korban Gempa Lebih Tertarik Bangun RIKA
Begitu juga dengan pembangunan Huntap yang ditargetkan 58 ribu unit pada bulan Februari dan Maret. Data mengungkapkan hal yang jauh berbeda.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi NTB, IGB Sugihartha, memilih untuk tidak berbicara apapun Pimpinan DPRD Provinsi NTB, H. Abdul Hadi, meminta pemerintah agar mencari akar masalahnya. Kemudian dirumuskan solusi agar penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa sesuai dengan target. “ Pasti ada kendala, apa di hulu atau di hilirnya,” kata Hadi.
Meski begitu Hadi justru memaklumi apa yang terjadi saat ini. “ Pelajaran dari penanganan pasca gempa dari Jogja dan Jawa Barat, butuh waktu lama,” pungkasnya.(zwr)
