MATARAM – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram menuntaskan proses verifikasi tiket MXGP yang ditunggu langsung di Sirkuit Selaparang. Hasilnya sangat jauh dari klaim penyelenggara MXGP dengan 50 ribu tiket terjual. Sementara dari verifikasi BKD di lapangan, hitungannya hanya belasan ribu atau sepertiga dari klaim penyelenggara.
Pemkot Mataram tentunya sangat berkepentingan dengan penjualan tiket ini. Jika mengacu pada klaim penyelenggara, maka semakin banyak potensi pajak hiburan 10 persen dari penjualan tiket yang menjadi hak Kota Mataram. ‘’Hasil pengawasan kita di lapangan, kenyataan yang kita dapatkan hanya belasan ribu tiket,’’ sebut Kabid Pelayanan Penagihan dan Penyuluhan BKD Kota Mataram, Ahmad Amrin, Senin (10/7).
Dijelaskanannya, yang diverifikasi BKD didominasi pemilik tiket terusan (bundling). Yaitu tiket terusan termasuk didalamnya untuk menonton konser Dewa 19, Jumat (30/6) malam. Tiket terusan masih berlaku untuk dua hari gelaran MXGP, Sabtu dan Minggu. ‘’Termasuk tiket Dewa 19 yang menonton terhitung ada lima ribuan lebih. Kemudian dilanjut dengan MXGP yang dua hari berikutnya. Kita punya datanya untuk pagi dan siang, terus ada sore. Akumulasi semuanya untuk MXGP itu belasan ribu orang yang masuk ke sana,’’ katanya.
Jumlah tersebut belum termasuk akses gratis (free pass) yang diberikan panitia untuk sejumlah pihak. Yakni untuk pembalap, kru, tamu undangan serta petugas di lapangan. ‘’Jadi ini untuk penonton yang terekam oleh pengawasan itu ada belasan ribu orang,’’ imbuhnya.
Hasil verifikasi sudah difinalkan, BKD menindaklanjutinya dengan melayangkan panggilan ke penyelenggara. Tetapi penyelenggara atau wajib pajak belum menghadiri panggilan BKD. Pemanggilan ini untuk mencocokkan data yang dimiliki BKD dengan penyelenggara. ‘’Rekapan kita itu akan kita sandingkan dengan dia (penyelenggara) karena perhitungan mereka tentu kita hargai. Nanti kita adu dengan data kita dimana letak pengakuan-pengakuan yang bisa mengurangi. Pokoknya nanti kita adu data,’’ ungkapnya.
Dari verifikasi BKD, potensi pemasukan pajak hiburan dari penjualan tiket MXGP jelas mengecewakan. Karena dari klaim penyelenggara sebelumnya menggiring ekspektasi tinggi dari Kota Mataram. Klaim 50 ribu tiket yang terjual tentunya semakin besar untuk pemasukan Kota Mataram. Tetapi dari hasil verifikasi BKD di lapangan, pemasukan dari pajak hiburan penjualan tiket MXGP tidak seperti yang dibayangkan. ‘’Belum bisa kita berandai-andai untuk potensinya berapa,’’ terangnya.
Jumlah pemegang tiket yang diverifikasi BKD hanya sepertiga dari klaim penyelenggara. Untuk pemasukan Kota Mataram masih belum jelas. Ditambah ada tujuh jenis harga tiket yang dijual penyelenggara, termurah adalah untuk pelajar seharga Rp 25 ribu. Kemudian termahal di kelas VVIP seharga Rp 5 juta. ‘’Tidak kurang ada tujuh jenis harga tiketnya, mulai dari festival sampai VVIP. Itu perhitungannya setelah wajib pajak datang baru kelihatan hasilnya. Kita bersabar saja menunggu, karena ini tergantung hasil pertemuan kita dengan wajib pajak. Kita panggil lagi untuk segera menyelesaikan kewajiban. Wajib pajak ini EO yang diserahkan untuk penyelenggaraan MXGP,’’ jelasnya.
Kepala BKD Kota Mataram, H Syakirin Hukmi mengatakan, laporan sudah diterima terkait hasil verifikasi petugas BKD di lapangan. Hasilnya sangat kontradiktif dengan klaim penyelenggara dengan penjualan 50 ribu tiket. ‘’Dari yang mengatakan 50 ribu tiket itu, ini hasilnya hanya sepertiganya. Petugas kami cukup yakin dengan hitung-hitungannya. Hasil hitungan itu dasar kami untuk menagih pajaknya. Nanti kita sama-sama verifikasi data. Yang jelas teman-teman punya data sekian-sekian,’’ katanya.
Sementara itu, koran ini sudah menghubungi Nasional Media Officer MXGP Indonesia, Baiq Yulia Fatmawati melalui aplikasi perpesanan untuk meminta konfirmasi soal hasil verifikasi BKD Kota Mataram. Tetapi belum ada respons hingga berita ini diturunkan. (gal)
