“Paling tidak Pimpinan OPD bisa langsung. Kalau diwakili tentu tidak utuh. Selain itu, dengan hadir ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan dan komunikasikan, seperti apa program ke depan,” tegas Didi.
Selama ini ujar Didi, beberapa pejabat di Kota Mataram masih banyak yang cuek dengan DPRD Kota Mataram. Mereka hanya merapat saat rapat koordinasi (Rakor) saja, kemudian tidak ada komunikasi lanjutan.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan kroscek dan koordinasi langsung dengan kepala daerah, terkait dengan tingkat kehadiran bawahannya pada saat sidang paripurna. Sehingga ini bisa menjadi catatan kepala daerah, utamanya terkait dengan tingkat kedisplinan bawahannya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat HM Zaini mengatakan kehadiran dari pejabat selama ini memang harus dilakukan evaluasi oleh kepala daerah. Karena akibat kehadiran pejabat eselon II rendah, membuat tidak pernah ada komunikasi lanjutan terkait dengan pembahasan yang dilakukan.
“Sekarang ini, komunikasi semakin jarang. Eksekutif dan Legislatif harusnya sejalan dalam membahas beberapa program. Dengan hadir ketika paripurna, bisa saja dilakukan diskusi ringan terkait dengan program yang bakal dilakukan,” katanya. (dir)
