SELONG – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur meminta Pemkab segera mengajukan pembahasan APBD perubahan 2018. Dewan juga meminta agar anggaran untuk pengerukan kolam labuh Labuhan Haji sebesar Rp 40 miliar dipakai untuk penanganan korban gempa.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Lotim HM. Khairul Rizal. Anggaran Labuhan Haji terus menjadi sorotan berbagai pihak. Kebijakan Pemkab yang tetap ngotot melanjutkan mega proyek tersebut dianggap kurang tepat. Pasalnya meski telah beberapa kali dianggarkan namun tak kunjung selesai alias gagal. Di sisi lain, masih banyak program prioritas bagi masyarakat yang membutuhkan anggaran besar. Salah satunnya penanganan korban bencana gempa termasuk kebutuhan para pengungsi baik yang ada di Sembalun, Sambelia, termasuk Pringgabaya dan beberapa kecamatan lainnya.
BACA JUGA: Masyarakat Keluhkan Kenaikan Harga Terpal dan Air Mineral
“Kami harapkan supaya Bupati Lotim segera mengajukan KUA/ PPAS perubahan dan APBDP 2018,” pinta Rizal.
Progres penanganan proyek pengerukan kolam labuh itu sampai saat ini belum tampak adanya aktivitas. Terlebih lagi telah memasuki pertengahan tahun. Di tengah waktu yang semakin mepet, makin tidak meyakinkan proyek itu akan bisa selesai hingga batas waktu yang telah ditentukan. Bahkan berbagai tahapan pengerjaan tak satupun selesai. Termasuk proses tender yang tak kunjung tuntas sampai saat ini.”Kita minta supaya anggaran Labuhan Haji yang Rp 40 miliar itu bisa dialokasikan untuk korban gempa Lotim,” imbuh Rizal.
Apa yang disampaikan ini bukan semata permintaan dewan, namun juga menjadi harapan semua masyarakat Lotim. Namuan semua itu tergantung keputusan Pemkab Lotim dalam hal ini bupati selaku pemangku kebijakan tertinggi di Lotim.”Bersuyukur kalau bisa anggaran Labuhan Haji itu dialokasikan semuanya. Tapi itu semua kembali ke kepala daerah,” singkat Rizal.
BACA JUGA: Truk Pengangkut Bantuan Terjun ke Jurang, Satu Tewas, Belasan Luka
Diketahui proyek kolam labu masih banyak menyisakan masalah. Termasuk soal keberadaan uang muka sekitar Rp 6 miliar lebih yang telah diserahka ke kontraktor namun sampai saat ini belum kunjung dikembalikan. Bahkan upaya hukun yang ditempuh Pemkab gagal di tengah jalan. Dimana sejumlah materi gugatan yang dilayangkan di tolak oleh pengadilan. Dan Pemkab kini kembali mengajukan kasasi. “Lebih baik dialokasikan untuk program lain. Itu manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat,” kata Wakil Ketua DPRD Lotim Daeng M Ihsan. (lie)
