PRAYA — Pelayanan pihak manajemen RSUD Praya sampai saat ini terus mendapat sorotan dari berbagai pihak. Apalagi setelah kasus meninggalnya anak berusia 4 bulan, yakni Lailan Mahsyar Zainuddin, warga Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, yang diduga karena ditolak oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, akibat kondisi tempat tidur di IGD RSUD Praya yang sedang penuh.
Meski Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri sudah langsung mendatangi rumah duka. Namun berbagai kalangan saat ini masih terus menyuarakan agar Pemkab Loteng segera melakukan pembenahan terhadap manajemen RSUD Praya. Pasalnya, selama ini pelayanan rumah sakit banyak mendapat keluhan dari masyarakat yang datang berobat.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Nasdem Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi menegaskan Bupati Loteng, harus bertindak lebih keras kepada para pelayan masyarakat. Terlebih dalam hal keluhan terhadap pelayanan di RSUD Praya yang dianggap bukan kali ini saja terjadi. Sehingga pihaknya menegaskan jika keluhan sering terjadi, maka tentu di dalamnya ada hal yang tidak beres.
“Kalau sudah sering kali ada keluhan berarti ada yang tidak beres, logika sederhananya kalau instansi pemerintah di datangi untuk demo maka pasti ada soal. Maka tugas pemerintah harus menjawab itu. Lombok Tengah tidak boleh jadi bulan-bulanan, apalagi ini isu yang sangat dasar kaitan dengan kesehatan. Mengingat pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang paling pokok,” ungkap Ahmad Syamsul Hadi, Selasa kemarin (18/10).
Ia menegaskan jika langkah Bupati untuk menemui keluarga korban memang sudah bagus dan meminta maaf secara terbuka menunjukan kerendahan hati. Namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana Pemda harus segera membereskan para pihak yang ada di RSUD Praya.
“Coba cek sumpah dan janji pegawai negeri atau kode etik dan apapun namanya dalam dunia kesehatan yang harus melayani orang dan undang- undang mengatur itu,” terangnya.
Apa yang disampaikan bukan untuk menyalahkan Nakes atau siapapun, namun orang harus sadar terhadap tanggungjawabnya. Terlebih Lombok Tengah yang begitu besar malah saat ini masih berkutat pada pelayanan kesehatan yang belum maksimal.
“Jadi harus juga segera ada pejabat definitip yang memimpin rumah sakit dan beresin seluruh manajemen yang mengakibatkan dampak buruk di rumah sakit,” terangnya.
Pria yang akrab disapa Bang Memet ini menegaskan jika pola yang dilakukan oleh pemerintah bisa saja memberikan panismen atau hukuman bagi yang melanggar aturan, sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Tujuan yang terpenting kedepan pelayanan publik ini bisa diterima masyarakat dengan baik.
“Kalau saya mau ngomong terlalu keras nanti dianggap saya mengada-ada, tapi saya juga mengalami beberapa kasus. Rumah sakit ini tidak perofesional dan kritik harus diberikan sebagai asupan agar mereka lebih baik dan berbenah,” terangnya.
Kalaupun alasan mereka kekurangan fasilitas, seharusnya pihak rumah sakit sudah memetakan dari awal bagaimana kondisi masyarakat jika melihat dari jumlah penduduk. Karena jangan sampai kedepan masyarakat malah menjadi ragu untuk memeriksa kesehatan mereka di rumah sakit daerah.
“Sudah rumah sakit diterpa badai korupsi, malah pelayanan tidak diperbaiki dan pelayanan tambah buruk. Makanya kami meminta kepada Bupati untuk mengingatkan pembantunya di bawah,” tegasnya. (met)
