PRAYA—Anggota Komisi II DPR RI Dapil Provinsi NTB, HM Syamsul Luthfi, menyoroti banyaknya investasi di wilayah selatan Lombok Tengah yang lebih banyak dikuasai oleh investor luar.
Padahal sebenarnya banyak investor lokal yang memiliki modal, dan mampu mengelola wilayah selatan. Namun sampai saat ini tidak diberikan kesempatan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah harus mulai memikirkan agar bagaimana memberikan kesempatan yang sama kepada pengusaha lokal. Karena jelas mereka juga dianggap mampu dan bisa menggandeng orang luar yang memiliki modal. “Kalau pengusaha lokal kita berdayakan, maka dampaknya tentu akan lebih banyak juga menyerap tenaga lokal kita,” ungkap Syamsul Luthfi.
Pihaknya menegaskan kalau pengusaha lokal diberikan kesempatan, maka hasil usaha mereka juga pasti akan diputar di Lombok, jika dibandingkan dengan pengusaha luar. Pihaknya menegaskan bahwa kurangnya pengusaha lokal yang diberikan peluang berinvestasi selama ini hanya pada persoalan manajemen saja.
“Seperti ITDC yang manajemen lama, lebih condong menganak emaskan orang- orang luar dibandingkan dengan pengusaha lokal. Bahkan sebelumnya beredar informasi sudah mengkapling lahan-lahan di ITDC untuk menggandeng orang-orang luar. Padahal dari segi modal pengusaha lokal juga mampu,” terangnya.
Pihaknya menegaskan bahwa sampai saat ini di kawasan ITDC belum ada yang dilihat masuk pengusaha lokal. Bahkan rencana-rencana pembangunan hotel megah banyak dilakukan oleh orang luar. “Makanya ini menjadi PR berat kita untuk selalu mengingatkan jajaran manajemen ITDC supaya jangan masyarakat kita menjadi penonton dan merasa asing dirumah mereka sendiri,” kritiknya.
Belajar dari Provinsi Bali, masyarakat lokal benar-benar diberdayakan dengan sistem banjar mereka. Maka penting mengadopsi kearifan lokal Bali. Terlebih potensi yang ada di Lombok Tengah cukup bagus dalam pengembangan pariwisata ke depan. Apalagi saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Politik pariwisata sudah lama masuk ke Lombok Tengah. Banyak investor luar yang sudah menanamkan investasinya di daerah lain, tidak rela kalau Lombok maju. Karena kalau Lombok ini maju, maka akan berkurang pendapatan mereka di investasi yang sudah ada diluar,” tambahnya.
Disampaikan, banyak lahan-lahan di wilayah selatan yang dikuasai oleh orang luar, dan menggunakan cara-cara yang tidak benar. Dimana mereka menguasai lahan tapi tidak melakukan pembangunan dan menjadikan lahan tersebut menjadi mangkrak. “Makanya harus ada koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten, provinsi dan para pelaku wisata yang ada di kawasan wisata itu,” tambahnya.
Tidak bisa dipungkiri, kalau para pelaku wisata tidak terbuka memberikan informasi, maka pemerintah juga akan kesulitan mendeteksi kasus-kasus yang terjadi. Banyak investor luar yang membayar tanah warga dengan harga murah, kemudian mereka membiarkan mangkarak setiap tahun dan tetap kumuh.
“Ini modus supaya daerah kita tidak berkembang. Makanya kita harus bersatu menyamakan persepsi kita. Jangan mudah dipecah-belah. Setiap orang baru masuk belum tentu juga punya niat yang baik. Jadi kita harus selektif. Semua ini juga tidak terlepas dari koordinasi antara pemerintah dan masyarakat yang masih kurang,” pungkas Luthfi. (met)
