PRAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah meminta kepada pemda untuk segera melakukan pansel untuk eselon II agar bisa mengisi jabatan kepala dinas (kadis) yang kini banyak lowong. Para wakil rakyat ini bahkan menilai mutasi yang dilakukan oleh pemda beberapa waktu lalu hanya setengah hati dan lebih terlihat nuansa politik.
Seperti diketahui meski sudah dilakukan mutasi namun ada sekitar tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) yang kini belum ada pimpinannya. Seperti Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Legewarman mengatakan, mutasi yang dilakukan pemda beberapa waktu lalu terkesan hanya setengah hati. Pasalnya para kepala OPD hanya sebatas di-roling yang membuat tetap saja masih banyak OPD yang tidak memiliki kadis definitif. Seharusnya pemda lebih serius dalam mengisi kekosongan jabatan ini. “Mutasi ini seharusnya untuk mengisi OPD mana yang kosong tapi ternyata lebih banyak pergeseran dan pengukuhan dan imbasnya beberapa OPD juga kosong sekarang ini. Maka tidak ada artinya mutasi beberapa hari yang lalu itu dan terkesan pemda ini hanya setengah hati dalam melakukan mutasi,” ungkap Legewarman kepada Radar Lombok, Selasa (16/5).
Dengan tidak maksimalnya Bupati dan Wabup melakukan mutasi sebagai bukti pertimbangan politis yang terkesan terlalu kental. Karena seharusnya yang di-pansel adalah jabatan-jabatan kepala OPD yang kosong dan bukan malah mengisi dengan menggunakan sistem roling. “Kepentingan politik antara bupati dengan wabup ini sangat kentara dan bisa dibaca oleh siapa saja. Ini sudah mutasi kemudian lagi pansel ulang dan ini tentu akan berlarut-larut,” tambahnya.
Bahkan, politisi PBB ini menegaskan tidak ada manfaatnya mutasi yang dilakukan beberapa waktu lalu itu untuk eselon II dan kemungkinan berpengaruh untuk jajaran kepala bidang (kabid) atau eselon III. Bahkan mutasi yang dilakukan malah menimbulkan permasalahan yang baru. “Makanya kita minta kepada pemda untuk segera melakukan pansel. Ini sudah jadi kebiasaan semua lambat,” tegasnya.
Saran untuk mempercepat pansel ini agar pemda lebih memikirkan bagaimana keberlangsungan program yang ada di daerah itu, karena keberlangsungan program tergantung dari kelengkapan di masing-masing OPD tersebut. “Patut diduga juga banyak yang mau menitip pejabat sehingga Bupati dan Wabup menjadi bimbang dalam menentukan para pejabat ini,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri menegaskan meski sudah dilakukan mutasi bagi 98 pejabat eselon II dan III namun sampai saat ini masih ada jabatan kepala OPD yang kosong. Setidaknya ada tujuh kepala OPD yang kosong dan pengisian dilakukan melalui pansel. “Pansel segera kita lakukan dan semua butuh peroses dan tujuh OPD untuk sementara diisi oleh Plt,” katanya. (met)
