GIRI MENANG – Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat (DKP) Lobar memberikan perhatian serius kepada para nelayan agar tidak melakukan penangkapan bibit lobster seperti kejadian beberapa hari lalu dimana aparat kepolisian menggagalkan penyelundupan bibit lobster.
Kepala Dinas DKP Lombok Barat H Ahmad Subandi mengatakan pihaknya sudah memberikan pembinaan kepada nelayan di Lombok Barat agar mereka tidak tergiur menangkap bibit lobster. ”Kita memberikan pembinaan yang penuh kepada para nelayan agar mereka tidak tergoda untuk menangkap bibit lobster yang sudah dilarang itu,” kata Subandi saat ditemui kemarin (4/4).
Pemkab dan pemerintah pusat mengucurkan anggaran senilai Rp 5 miliar tahun 2017 dalam bentuk barang seperti bibit ikan lele, rumput laut untuk para nelayan. Ini supaya mereka tidak melakukan penangkapan bibit lobster lagi. ”Hasil dari pembudidaya ikan lele dan rumput laut ini kemarin sudah panen, hasilnya sampai 4 ton,” tegasnya.
Hasil dari mutu benih yang diberikan oleh kementerian cukup bagus sehingga dalam waktu 2,5 bulan lele sudah bisa dipanen. Jumlah nelayan yang menerima bantuan ini sebanyak 299 kelompok. Tahun ini para nelayan kembali akan mendapat bantuan dari Basarnas. Saat ini sedang dilakukan pengecekan bantuan yang akan diberikan kepada para nelayan.
Dari catatan DKP, sejak kebijakan larangan menangkap lobster ini diberlakukan, belum ada nelayan Lobar yang ditangkap melakukan penangkapan. Hal ini bisa terjadi karena tingkat kesadaran nelayan sudah tinggi dan mereka ada pekerjaan lain sehingga mereka tidak melakukan tindakan tersebut. ”Tidak ada nelayan yang pernah ditangkap,” katanya.
Karena ketika aturan larangan penangkapan, DKP memberikan program lain yang bisa dikerjakan. ”Kita tidak menutup kran usaha mereka dengan membuka kran aktivitas yang lainnya,” jelas Subandi.
Hal lain juga coba dilakukan dengan memberikan kegiatan yang lain, misalnya dengan menggelar kegiatan lomba perahu dayung untuk para nelayan. ”Kita juga memberikan kegiatan lomba dayung bagi nelayan,” tegasnya.
Di samping itu pihaknya memberikan asuransi gratis kepada para nelayan yang preminya dibayarkan langsung oleh pusat. Hal ini untuk memberikan jaminan ketenagaan kepada para nelayan yang pergi melaut terutama sekali saat menghadapi cuaca yang tidak bersahabat. Bahkan para nelayan juga diberikan subsidi BBM.
Sementara itu Pjs Bupati Lobar H Lalu Saswadi mengharapkan lintas dinas dapat membantu mengangkat perekonomian para nelayan. Pasalnya sekitar 60-70 persen penduduk di NTB khususnya Lobar tinggal di pedesaan. “Mudah-mudahan jangan sampai nanti terjadi saat masa paceklik melaut para nelayan ini menjual piring, panci (harta bendanya) untuk memenuhui kebutuhan,” ungkapnya.
Karena masa kerja nelayan itu bisa dibilang 6 bulan bekerja 6 bulan tidak bekerja, maka perlu dicarikan solusi agar mereka tidak kesulitan ekonomi saat tidak melaut. (ami)
