PRAYA-Pemkab Lombok Tengah langsung menyikapi dugaan peredaran pupuk palsu berlambang palu arit mirip lambang Partai Komunis Indoensia (PKI) yang ditemukan di daerah itu.
Sekda Lombok Tengah, H Nursiah mengatakan, pihaknya sudah menyikapi masalah itu. Asisten II Setda Lombok Tengah, H Nasrun yang juga Plt Kepala Dispertanak sudah turun mengecek langsung ke lapangan bersama aparat kepolisian dan TNI. Hal ini untuk memastikan apakah laporan masyarakat itu benar atau salah.
Karena tentunya, semua ini membutuhkan pengkajian mendalam dari tim ahli dan teknis untuk membuktikan dugaan tersebut. ‘’Kita telah koordinasi dengan aparat kepolisian dan TNI dalam masalah ini. Kita yakin akan bisa diusut,’’ kata Nursiah, kemarin (29/12).
Nursiah mengaku, pihaknya akan tetap memantau perkembangan masalah ini. Sebab, bukan hanya dugaan pupuk palsu yang menjadi masalah. Tetapi juga lambang palu arit yang terdapat di karung pupuk tersebut. ‘’Semua ini masih kita dalami,’’ tambahnya.
Apa kemudian langkah pemda mengatasi kelangkaan pupuk yang telah menjadi tradisi tahunan ini? Masalah substansinya, kata Nursiah, sebenarnya sudah dilakukan. Pihaknya sudah meminta ketersediaan pupuk berdasarkan jumlah rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) kepada pemerintah pusat. Hanya saja, teknisnya terkendala di pemerintah pusat. ‘’Seharusnya permasalahan makro-mikronya ditangani pemerintah pusat. Tapi sampai sekarang permasalahnya belum beres,’’ sesalnya.
Kepala Diskoperindag Lombok Tengah, H Amir Husen yang dikonfirmasi wartawan tak memungkiri peredaran pupuk palsu ini. Informasi ini didapatkan langsung dari petani, bahwa banyak pupuk palsu berdar. Menurut Amir, masalah kelangkaan ini pupuk ini ternyata telah dimanfaatkan oknum pengusaha untuk mengeruk keuntungan dengan cara culas. “Pupuk palsu memang ada. Hanya kami tidak tahu di mana tempat diederakan. Masalah ini sudah kami koordinasi dengan pihak kepolisian agar diselidiki,” ungkapnya.
Amir mengaku, pihaknya sudah mengantisipasi masalah kelangkaan pupuk ini dengan bersurat ke produsen PT Kaltim dan Petrokimia. Tapi, sampai sekarang kedua produsen itu belum merespon surat Bupati Lombok Tengah itu. “Kami sudah lama kami layangkan surat, namun hingga saat ini belum ada respon dari mereka, makanya kami kecewa sekali,” ungkapnya.
Amir berpendapat, kelangkaan pupuk yang terjadi setiap tahunnya bukan masalah pemerintah daerah. Tetapi masalah produsen yang bermain selama ini. Sehingga diharapkan pemerintah pusat menindaklanjuti masalah ini. ‘’Kami juga mengimbau kepada masyarakat kalau ada distributor yang bermain agar dilaporkan ke polisi,’’ imbuhnya. (dal/jay).
