SELONG — Tiga nama calon Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur (Lotim) yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, menuai sorotan dari berbagai lapisan masyarakat Lotim. Hal tersebut tak lepas karena dari tiga nama calon Pj Bupati Lotim yang diusulkan Pemprov NTB, tidak tercantum nama Sekda Lotim HM. Juaini Taofik. Disisi lain, sebelumnya nama Sekda Juaini Taofik telah diusulkan menjadi Pj Bupati oleh DPRD Lotim.
Diketahui, tiga nama Pj Bupati Lotim yang diusulkan Pemprov NTB, adalah Ahsanul Khalik, Kepala Dinas Sosial NTB, Iswandi, Kepala Bappeda NTB, dan Fathul Gani, Asisten II Setda NTB. Berbagai pihak pun akhirnya mempertanyakan kenapa nama Sekda HM. Juiani Taofik tidak masuk dari usulan Pemprov NTB ini.
Akibatnya, usulan Pemprov NTB tersebut memunculkan anggapan jika calon Pj Bupati Lotim yang diusulkan tersebut syarat dengan muatan politis. “Pengusulan nama oleh Pemprov NTB atas tiga nama calon Pj Bupati Lotim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) syarat muatan politis,” kata Eko Rahadi, tokoh pemuda yang juga aktivis di Lotim, Jumat (18/8).
Menurutnya, selain tidak memiliki kedekatan secara emosional dengan Legislatif dan masyarakat Lotim umumnya, terang dia. Nama-nama yang diajukan Pemprov tersebut, tidak mengenal secara detail Lombok Timur, baik secara kultural budaya, geografis bahkan sosial ekonomi.
Untuk itu, ia menilai nama-nama yang diajukan oleh Pemprov NTB adalah figur yang tidak memahami Lombok Timur secara utuh. Meskipun ketiga pejabat tersebut berasal dari Lombok Timur. Namun sebagian besar rutinitas dan hidup mereka berada di Mataram.
“Padahal, DPRD Lotim telah mengusulkan tiga nama, yang salah satunya HM. Juaini Taofik. Jadi harus mengacu pada rekomendasi Dewan juga,” sarannya.
Pihaknya mengingatkan Pemprov NTB, untuk tidak mementingkan kepentingan nafsu syahwat politik dan kelompoknya. Karena masyarakat Lombok Timur terang dia, sudah mengetahui persis siapa yang diajukan sebagai Pj Bupati, tidak lain hanya untuk kepentingannya untuk mencalonkan diri kembali pada Pilkada NTB tahun 2024 mendatang.
“Jadi, jangan pernah berpikir untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Penduduk Lotim jumlahnya 1,3 juta jiwa lebih. Hanya yang paham dengan Lombok Timur-lah yang bisa memimpin Gumi Patuh Karya ini,” tandas Eko.
Karenanya ia meminta kepada penentu kebijakan, agar lebih selektif menempatkan Penjabat Bupati Lombok Timur yang faham secara geografis, kultur budaya, dan sosial ekonomi. Apa yang disampaikan ini, supaya jangan sampai salah menempatkan Pj Bupati yang tidak faham dengan masyarakat Lotim.
“Kedekatan dengan masyarakat dan birokrasi, serta lembaga legislatif, tak lain adalah Juaini Taofik yang kini menjabat Sekda Lotim. Pak Sekda adalah sosok yang tepat untuk diangkat menjadi Pj Bupati Lotim,” tegasnya.
Aktivis Lotim lainnya, Fahrurozi, menyampaikan bahwa keputusan Pemprov NTB yang tidak mengusulkan Sekda Lotim Taofik Juaini sebagai Pj Bupati Lotim, tidak sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat Lotim. “Kita sesalkan soal usulan Pj Bupati Lotim oleh Pemprov NTB ini. Karena usulan ini tidak linier dengan usulan DPRD Lotim,” sebutnya.
Seharusnya lanjut dia, usulan Pj Bupati Lotim dari Gubernur kepada Kemendagri harus mempertegas dan memperkuat dukungan usulan dari DPRD Lotim. Dimana, kata dia, DPRD Lotim telah mengusulkan tiga nama Pj Bupati Lotim, yakni, Sekda Lotim Taofik Juaini, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov NTB Fathul Gani, dan Kadis Sosial Pemprov NTB Akhsanul Khalik.
Bukan justru sebaliknya, dengan Pemprov NTB memunculkan nama baru yakni Kepala Bappeda Pemprov NTB Iswandi, dan mengeliminasi nama Sekda Lotim Taofik Juaini dari usulan Pj Bupati Lotim. “Usulan Pj Bupati dari Pemprov NTB ini tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Lotim,” terangnya.
Menurutnya, Pemprov NTB seharusnya menyampaikan usulan Pj Bupati Lotim itu harus sesuai dengan aspirasi dan kehendak dari masyarakat Lotim. Hal itu tercermin dengan usulan Pj Bupati Lotim yang disampaikan oleh DPRD Lotim. Di mana lanjut dia, berdasarkan dukungan terbanyak di DPRD Lotim, nama Sekda Lotim Taofik Juaini menempati peringkat pertama dukungan terbanyak. Baru kemudian nama Fathul Gani dan Akhsanul Khalik.
Dengan kebijakan Pemprov NTB yang mengeliminasi nama Sekda Lotim Taofik Juaini dari usulan Pj Bupati dan memunculkan nama Kepala Bappeda Pemprov NTB Iswandi. Hal itu justru memicu potensi polemik di masyarakat Lotim. “Putusan Pemprov NTB ini bisa memicu polemik di masyarakat Lotim,” imbuhnya.
Selain itu, dia berpandangan seharusnya Pemprov NTB dalam mengusulkan Pj Bupati Lotim harus memperhatikan aspek kondusifitas di Lotim. Tentu dengan mengakomodir tokoh atau figur yang paling banyak memperoleh dukungan dari elemen masyarakat.
Dengan Pemprov NTB tidak mengakomodir hal itu, dikhawatirkan itu bisa berdampak terhadap kondusifitas di Lotim. Kebijakan itu juga membuat publik berpandangan bahwa pertimbangan politik lebih dikedepankan dalam usulan Pj Bupati Lotim tersebut.
“Justru yang menjadi pernyataan publik di Lotim. Kenapa nama Pak Sekda Lotim tidak diusulkan oleh Pemprov NTB. Asumsi publik, jangan-jangan pertimbangan politik lebih kuat jadi alasan usulan tiga Pj Bupati Lotim,” tandasnya.
Sementara Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD Lombok Timur, M. Tohri, mengaku penasaran dengan tidak munculnya nama Sekda Lombok Timur, dari 3 nama yang diusulkan oleh Pemprov NTB. Padahal menurutnya, sosok Sekda Lotim dianggap orang yang paling tepat untuk diangkat menjadi Pj Bupati Lotim.
Pihaknya menyatakan kalau Sekda Lotim adalah orang yang paling paham tentang berokrasi dan berbagai persoalan di Lombok Timur. “Kita (DPRD Lotim) memang hanya sebatas mengusulkan saja, bukan penentu. Tapi kita tetap berharap Sekda Lotim yang diangkat menjadi Pj Bupati Lotim,” harapnya.
Sedangkan Ketua DPRD Lotim, Murnan Hadi, memilih tidak berkomentar terkait tidak linier usulan Pj Bupati Lotim dari DPRD Lotim dan Pemprov NTB.
Diketahui, dari tiga nama Pj Bupati Lotim yang diusulkan Dewan Lotim, nama Sekda HM. Juaini Taofik diusulkan oleh 11 Fraksi. Dimana 10 Fraksi mengusulkan Juaini Taofik sebagai calon nomor urut 1, sedangkan 1 fraksi mengusulkan di nomor urut 2.
Selanjutnya Fathul Gani diusulkan oleh 9 Fraksi, yaitu dengan rincian 1 fraksi mengusulkan sebagai calon nomor urut 1, 7 fraksi mengusulkan di nomor urut 2, dan 1 fraksi mengusulkan di nomor urut 3. Terakhir Akhsanul Khalik diusulkan oleh 2 fraksi, dengan rincian 1 fraksi mengusulkan Akhsanul Khalik di nomor urut 1, dan 1 fraksi mengusulkan di nomor urut 2. (lie/yan)
