MATARAM — Angin segar bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB). Pasalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI) memastikan bahwa rencana pembangunan jalan bypass inner Pulau Lombok dari Pelabuhan Lembar-Mataram-Labuhan Kayangan, akan terus berjalan.
Menteri PUPR RI, Basuki Hadimuljono menegaskan mega proyek jalan port to port Lembar-Kayangan yang dijanjikan Presiden Joko Widodo ketika hadir pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2016 silam di Lombok Tengah, kini sedang tahap pembuatan desain.
“Pokonya sekarang sedang di desain,” ungkap Menteri Basuki, saat ditemui disela-sela acara peresmian pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Pelabuhan Lembar-Gili Mas, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Kamis (2/5).
Hanya saja, menteri kelahiran Surakarta ini tidak bisa menjelaskan lebih detail perihal pembangunan jalan bypass port to port tersebut. Namun yang pasti, aspirasi Pemerintah Provinsi NTB itu mendapatkan lampu hijau dari Presiden Jokowi. Pun dia menjamin keseriusan Pemerintah Pusat untuk merealisasikan mimpi NTB untuk membangun bypass Lembar-Kayangan.
Terlebih jalan bypass ini sudah sangat dibutuhkan oleh warga NTB, mengingat jalan tersebut menghubungkan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Dimana intensitas arus barang jasa sangat tinggi, karena status jalan ini sebagai jalur utama penghubung distribusi logistik nasional.
“Yang pasti jalan port to port Lembar-Kayangan bukan IJD (Inpres Jalan Daerah), tapi itu jalan provinsi, kabupaten/kota yang rusak, yang menghubungkan kawasan produksi pertanian wisata dan transportasi logistik di pelabuhan,” ulas Menteri Basuki.
Diberitakan sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) NTB Ibnu Salim mengatakan dalam kunjungan kerja (Kunker) Presiden Jokowi ke NTB, Pemprov akan meminta Pemerintah Pusat memberikan atensi terhadap pembangunan infrastruktur di NTB, salah satunya adalah jalan port to port dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat menuju Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur.
Permintaan ini supaya diberikan anggaran untuk pembangunan ruas jalan tersebut. Pasalnya, beban pada ruas jalan dari Lembar, Lombok Barat ke Kayangan, Lombok Timur yang sudah luar biasa padatnya. “Kita mau memanfaatkan peluang melalui Inpres untuk pembiayaan jalan daerah, dan daerah wajib mengusulkan,” ujar Ibnu.
Terlebih lagi NTB sebagai salah satu daerah destinasi pariwisata super prioritas. Dimana kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah telah menjelma menjadi destinasi pariwisata nasional, dan membawa nama harum Indonesia di kancah dunia. “Jadi wajarlah kalau kita mendapatkan perhatian percepatan penanganan untuk infrastruktur jalan itu,” ucap Ibnu. (rat)
