PRAYA – Pemprov NTB dan Pemkab Lombok dinilai lamban dalam mengambil sikap atas musibah yang menimpa para petani tembakau yang ada saat ini. Pasalnya, akibat intenitas hujan yang cukup tinggi membuat tanaman tembakau para petani menjadi layu dan bahkan mati. Di satu sisi, sampai saat ini pemerintah belum memberikan sikap atau solusi terhadap permasalahan itu.
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Swadaya Lombok (APETAL) NTB, Jopi Hendrayani menegaskan saat ini kondisi tanaman tembakau para petani sangat parah. Di satu sisi, pemerintah dinilai lamban dalam mengambil sikap dan keputusan atas musibah yang dialami petani tembakau yang ada dibeberapa Kecamatan di Lombok Tengah. “Makanya jika pemerintah tidak cepat mengambil sikap atas musibah ini, kami akan melakukan aksi demonstrasi besar-besar bersama para petani tembakau Lombok, aksi kita lakukan jika pemerintah tidak mampu untuk mencarikan solusi terbaik untuk petani tembakau yang kondisi tembakau-nya mati ataupun layu,” ungkap Jopi Hendrayani kepada Radar Lombok, Minggu (8/7).
Pihaknya bahkan menuding Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah tidak memiliki rencana dalam menangani situasi krisis seperti yang dialami para petani saat ini. Padahal, Pemerintah dinilai memiliki anggaran yang sangat besar untuk melakukan kegiatan yang bisa membantu petani ini. “Tapi apakah dana DBHCHT itu hanya dinikmati oleh yang bukan petani tembakau ini yang menjadi pertanyaan kami,” terangnya.
Pria asal Desa Beleka Kecamatan Praya Timur ini menegaskan, di Provinsi NTB saja ada ratusan miliar dana DBHCHT yang digelontorkan tahun 2023. Sedangkan di Kabupaten Lombok Tengah lebih dari Rp 55 miliar digelontorkan pemerintah. Disatu sisi, dengan kondisi yang menimpa para petani tembakau saat ini maka seharusnya pemerintah memberikan solusi. “Hal ini yang membuat kita bertanya, lantas dimana dana itu dipakai,” tegasnya.
Disampaikan juga ketika ada persoalan seperti cuaca yang tidak menentu saat ini, maka pemerintah wajib hadir ditengah masyarakat guna membantu meringankan beban petani. Pihaknya sangat menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan tidak mau peduli. “Jangan hanya duduk manis terima laporan yang bagus-bagus saja. Apakah para dinas yang ada di Provinsi dan Pemkab ini takut sepatunya terkena tanah liat kalau langsung turun kelapangan,” tanyanya.
Pihaknya mengingatkan agar para pejabat terkait untuk jangan main-main dalam penggunaannya dana DBHCHT yang di gelontorkan oleh pemerintah pusat. Pasalnya seyogyanya 50 persen penggunaan dana DBHCHT itu digunakan untuk membantu masyarakat. Sedangkan 50 persen untuk kesehatan dan perlindungan hukum petani, buruh dan pekerja tembakau. “Sekali lagi kami tegaskan dan menghimbau kepada para pemangku jabatan yang ada di dinas pertanian baik Provinsi NTB dan Pemkab Lombok Tengah segera untuk melakukan pendataan yang real dan carikan solusi terbaiknya untuk petani. Jika dinas tidak mampu untuk melakukan pendataan yang real, kami siap mengerahkan anggota kami untuk melakukan pendataan yang real agar dinas pertanian ini melek dan mau melihat persoalan yang ada di daerah kami,” geramnya. (met)
