Pengentasan Kemiskinan di Lombok Tengah Belum Merakyat

Pengentasan Kemiskinan di Lombok Tengah Belum Merakyat
MISKIN: Petani menjadi elemen penyumbang angka kemiskinan tertinggi di Lombok Tengah. Tampak, seorang petani perempuan di Kecamatan Praya sedang menabur pupuk tanaman padinya. (DHALLA/RADAR LOMBOK )

PRAYA – Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah Ahmad Ziadi angkat bicara soal lemahnya pengentasan kemiskinan di daerah pimpinan Suhaili-Pathul itu.

Masih tingginya angka kemiskinan mencapai 15,80 persen, atau 145.370 jiwa tahun 2016 menunjukkan, bahwa pemerintah daerah tidak serius mengentaskan kemiskinan. Terlebih, dengan besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk item pengentasan kemiskinan ini. ‘’Semua ini membukatikan, bahwa pemerintah daerah tidak serius mengatasi masalah kemiskinan ini,’’ ujar Ziadi, Jumat kemarin (20/10).

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, Tim Penanggulangan Kemiskian Daerah (TPKD) juga semsetinya menjadi studio perencanaan anggaran. Tidak kemudian TPKD menjadi minor dan tidak bermanfaat sama sekali. Semestinya, seluruh dinas yang mengelola kemiskinan mengambil data dan strateginya harus bersumber dari TPKD agar terarah dan satu pintu.

Jika hal itu dilakukan, Ziadi meyakini, pengentasan kemiskinan bisa terintegrasi, baik dari perencanaan maupun pelaksanaan. Jika menggunakan data dari berbagai sumber, maka pengentasan kemiskinan akan sangat jauh. Apalagi dengan pola penganggaran dan perencanaan yang masih belum stabil saat ini. ‘’Saya mengatakan untuk saat ini strategi yang digunakan dalam pengentasan kemiskinan belum berpihak kepada rakyat,” tambahnya.

Semestinya, sambung dia, perencanaan penanggulangan kemiskinan harus berimbang juga dengan sektor lapangan pekerjaan. Semua ini membutuhkan kebijakan yang merakyat untuk bisa menyisir masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan. ‘’Setidaknya ada kebijakan untuk membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga masyarakat juga bisa memperoleh hak-haknya,” cetusnya.

Selain itu, lanjut anggota dewan dua periode ini, harus ada korelasi juga antara penganggaran belanja langsung dan tidak langsung. Pemerintah daerah juga harus lebih fokus pada menata pengurangan angka kemiskinan tersebut. Dengan demikian, maka akan terjadi penyesuaian anggaran yang berimbang antara belanja pegawai dan rakyat. ‘’Jangan karena beralasan banyaknya belanja langsung, setidaknya hak itu bisa dipangkas melalui kebijakan yang ada,” tambahnya.

Menurut Ziadi, semestinya ada kebijakan moraturium untuk pengangkaktan PNS untuk meningkatkan belanja langsung untuk rakyat. Begitu juga analisa jumlah PNS yang pensiun setiap tahunya, sehingga belanja pegawai bisa ditekan. ‘’Jika itu tidak dilakukan dan tren kemiskinan tidak bisa menurun, jadi wajar kemudian tidak pro rakyat,” sesalnya.

Pihaknya juga dalam waktu dekat akan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam program 10.000 wirausuaha baru dan 250 lapangan pekerjaan. Karena pihaknya meyakini jika itu sudah berjalan maksimal, maka secara otomatis angka kemiskinan bisa berkurang secara drastis. ‘’Kedepan kita berharap pemda lebih serius juga dalam mengentaskan kemiskinan ini,” pungkasnya.

Diketahui, angka kemiskinan masih tinggi di Lombok Tengah. Data yang dibeberkan Wakil Bupati Lombok Tengah L Pathul Bahri dalam rakor pengentasan kemiskinan menyebutkan, bahwa penurunan angka kemiskinan tidak mencapai target. Di mana seharusnya angka kemiskinan ditergetkan menurun sebesar 2 persen. Tetapi, yang terjadi di Lombok Tengah justru hanya 0,4 persen saja.

Pathul lantas menyebut, tahun 2014 masyarakat miskin di Lombok Tengah mencapai 16,03 persen, atau 145.180 jiwa. Tahun 2015 naik menjadi 16,26 persen, atau 147.940 jiwa. Kemudian tahun 2016 turun lagi menjadi 15,80 persen, atau 145.370 jiwa. Turun naiknya angka kemiskinan ini, kata Pathul, masih berkutat pada angka yang tidak jauh beda.

Perubahannya masih stagnan, sehingga harus tetap ditingkat. Hal ini mengingat anggaran yang dikucurkan pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam penanggulangan kemiskinan ini sangat besar. Mulai dari APBD II, APBD I dan APBN. ‘’Untuk tahun 2017 ini saja, dari APBN sebesar Rp 399.979.054.000, ABPD I Rp 5.978.150.000, dan APBD II Rp 194.957.013.550. Sehingga totalnya mencapai Rp 600.914.217.550,” urai politisi Partai Gerindra ini.

Kemudian Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Tengah Lalu Supratman, juga menyebutkan, penyumbang angka kemiskinan tertinggi di Lombok Tengah adalah petani mencapai 53 persen. Dan, 24 persen adalah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan serta kepala keluarga yang pendidikanya hanya tamatan SD. (cr-met)