Pembangunan Kantor Bupati Mulus, Dam Mujur Tidak Jelas

HM Nursiah (SAPARUDIN/RADAR LOMBOK)

PRAYA-Salah satu rencana pembangunan kantor bupati dam Mujur tampaknya akan dikorbankan.

Hal ini mengingat rencana pembangunan kantor bupati berjalan mulus menyusul keluarnya surat hibah Gubernur NTB tanggal 1 Mei 2017. ‘’Surat hibah gubernur sudah keluar dan sudah melalui proses lelang. Banyak yang sudah daftar untuk ikut tender proyek itu,’’ ungkap Sekda Lombok Tengah, HM Nursiah, Jumat kemarin (23/5).

Sedangkan di satu sisi, rencana pembangunan dam Mujur tampaknya akan hangus. Pemkab Lombok Tengah sendiri mengaku masih mengalami kendala karena sebab sampai saat ini masyarakat masih bertahan sesuai apa yang diinginkan. “Tim yang sudah terbentuk mengalami kesulitan, sebab keinginan masyarakat seperti, siapa yang bertanggung jawab, berapa harga yang ditawarkan dan kemana direlokasi, itu masih mereka pertahankan. Sehingga sampai saat ini masih belum menemukan titik temu,” tambah Nursiah.

Baca Juga :  Banyak Sampah Tercecer di Kota Praya

Dilihat dari sisi lain, lanjut Nursiah, anggaran yang sudah disetujui dalam APBD untuk mengurus pembebasan lahan Rp 5 miliar. Semua itu sudah dilakukan, mulai dari pembentukan panitia, pendekatan dan yang lainnya. Sedangkan di sisi lain, anggaran pemkab yang masih minim, sudah jelas tidak akan mampu menanggulangi pembebasan, yang menghabiskan ratusan miliar.

Pembangunan dam Mujur ini juga meruapakan proyek pemerintah pusat. Sedangkan sampai saat ini pemerintah pusat juga belum menunjukkan keseriusannya, berapa anggaran yang akan diturunkan, itu semua belum jelas. “Kita sudah berupaya maksimal ke pusat, namun sampai saat ini belum ada juga jawaban. Jika sebaliknya persoalan ini diserahkan ke daerah, otomatis daerah tidak akan mampu,” keluhnya.

Baca Juga :  Mushola Baru Belum Jadi, Warga Larang Mushola Lama Dirobohkan

Ditambahkan mantan asisten III ini, persoalan sejalan sesuai dengan komitmen, pemkab sudah serius menangani dam Mujur. Hal itu dibuktikan dengan penganggaran Rp 5 miliar dari APBD. “Jadi pembangunan dam Mujur dan kantor bupati sama-sama kita perjuangkan,’’ tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Loteng H Burhanuddin Yusuf yang dimintai pendapatnya mengaku, pembangunan dam Mujur adalah harga mati yang harus diperjuangkan. Sebab pembangunan dam Mujur lebih penting dari pembangunan kantor bupati. Dam Mujur menyangkut kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat banyak, sedangkan pembangunan kantor bupati hanya diisi oleh para pejabat. “Dua pembangunan ini sama-sama penting, makanya kita sudah sepakat pembangunan dam Mujur jalan pembangunan kantor bupati juga jalan,” katanya. (cr-ap)

Komentar Anda