PRAYA-Pemerintah pusat dan daerah tampaknya tak sabaran ingin segera mengoperasikan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Awang Desa Mertak Kecamatan Pujut.
Hal ini terungkap dalam pertemuan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT di pendapa bupati, Jumat sore (11/8). Bahwa, pemerintah pusat dan pemda sepakat untuk segera mengoperasikan pelabuhan tersebut. Tak hanya itu, Menteri Susi bahkan sudah menyiapkan sembilan kapal berkapasitas 300 penumpang untuk segera dioperasikan di pelabuhan itu.
Pembicaraan penting lainnya juga dibahas soal rencana perubahan PPN menjadi Pelabuhan Nusantara Samudera (PPS). Pembicaraan itu sangat serius meksi pelabuhan itu belum rampung hari ini. Bahkan, pemerintah pusat juga menyumbat anggaran kelanjutkan pembangunan pelabuhan tersebut tahun ini. ‘’Untuk fisiknya memang belum rampung. Tapi kita akan operasikan dulu. Ini hasil pertemuan kita dengan Menteri Susi,’’ beber Bupati HM Suhaili FT usai menyambut Menteri Susi di pendapanya, Jumat sore (11/8).
Kata Suhaili, ada sembilan kapal dipersiapakan untuk operasi tahap awal ini. Kesembilan kapal ini nantinya akan secara rutin beroperasi berbagai jurusan. Sembari itu, pihaknya secara bertahap akan terus membenahi pembangunan fisik dan kekurangan fasilitas standar yang dibutuhkan pelabuhan tersebut kedepannya.
Terlebih, Menteri Susi mencanangkan perubahan status PPN menjadi PPS Awang. Sehingga pembenahan harus total dan maksimal dilakukan agar kriteria terpenuhi. ‘’Beroperaisnya pelabuhan ini juga menjadi bagian dari persiapan untuk memenuhi kereteria menjadi PPS,’’ jelas Suhaili.
Bagaimana dengan tamabahan anggaran untuk pembenahan kekuarang fisik saat ini? Bupati dua periode ini mengakui, jika tahun ini pemerintah pusat menyumbat angaran untuk kelanjutan pembangunan tersebut. Namun, semua itu tak masalah dan bukan lantas dijadikan alasan untuk pesimis mengoperasikan pelabuhan tersebut. Karena beberapa pembangunan untuk kelengkapan fasilitas masih terus dibangun sampai saat ini.
Seperti stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU). Di mana awalnya, terjadi kesalahan dalam pembangunan SPBU ini sehingga sempat tertunda. SPBU ini dinggap vital karena untuk menyuplai kebutuhan bahan bakar kapal dan nelayan setempat. ‘’Termasuk juga pembangunan pabrik es. Kita juga akan terus perbanyak kapal sehingga kriteria PPS terpenuhi. Nanti juga akan ada kapal ikan dari BUMN,’’ sebutnya.
Lambannya perampungan PPN Awang ditanggapi Ketua Komisi III DPRD Lombok Tengah, HM Mayuki. Dia mengaku, andai kata pemerintah provinsi dan pusat kurang respon lagi terhadap pembangunan pelabuhan tersebut. Maka, sebaiknya dibicarakan dengan pemerintah kabupaten. Dengan demikian, pihaknya bisa menyuplai anggaran untuk kelanjutan pembangunan pelabuhan tersebut. ‘’Kalau memang pemprov dan pusat sudah kurang peduli akan pembangunan itu. Ya, sebaiknya serahkan ke kami, biar kita anggarkan dari APBD,’’ ungkapnya. (cr-met/cr-ap)
