PRAYA – Forum Kepala Desa (FKD) Lombok Tengah tampaknya betul serius meramaikan bursa pilkada 2024. Sebagai ajang pembuktian, FKD bakal mengusung calon bupati dan calon wakil bupati dari internal kepala desa.
Pekan lalu, Ketua FKD Lombok Tengah, Suasto Hadi Putro Armin bersama Sekretarisnya, Suhaidi memilih mendaftar ke Partai Perindo dan PKS. Pasangan pengurus FKD ini juga memilih duet untuk maju bersama sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Lombok Tengah 2024. Keduanya memilih maju setelah mendapatkan dukungan penuh dari FKD. “Insyaallah, saya positif maju di pilkada berpasangan dengan Sekjen FKD Lombok Tengah. Kita juga sudah mendaftar PKS dan Perindo. Karena PKS baru enam kursi dan Perindo baru dua kursi, maka kita akan daftar di parpol lainnya seperti PAN, Demokrat dan beberapa parpol nantinya,” ungkap Suasto saat dihubungi Radar Lombok, pekan lalu.
Suasto menegaskan, pasangan Suasto-Suaidi terjalin tidak terlepas karena adanya aspirasi atau rekomendasi para kades di daerah itu. Para kades menginginkan FKD ada yang ikut tampil di kontestasi pilkada mewakili kades. “Visi-misi kita kedepan adalah bagaimana membangun dari desa,” terangnya.
Terlebih, Suasto mengaku bahwa suksesnya suatu daerah tidak terlepas dari suksesnya desa. Begitu juga sebaliknya mundurnya daerah tidak terlepas dari mundurnya desa karena muaranya bersumber dari desa. “Masyarakat ada di desa dan pembangunan itu yang sangat merasakan di desa. Persoalan di desa ini yang mengetahui adalah kami-kami yang ada di desa,” tambahnya.
Rencana majunya pimpinan FKD ini dalam kontestasi pilkada 2024 langsung menimbulkan pro kontra di internal organisasi tersebut. Klaim kedua kades ini maju di pilkada karena dorongan para kades di daerah itu, malah berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan mantan ketua FKD Lombok Tengah dua periode, Sahim. Kades Nyerot Kecamatan Jonggat ini malah meminta para kades yang berencana maju di pilkada ini untuk kembali berpikir ulang.
Sahim menyatakan, para kades yang mau maju di pilkada Lombok Tengah harus berpikir ulang seribu kali dan harus jujur pada diri sendiri. Karena menurutnya, sebelum menanyakan orang lain atau bahkan mengajak orang lain untuk mendukung dirinya, Sahim menyarankan agar kades yang mau maju di pilkada ini untuk introspeksi diri terlebih dahulu. “Jadi tanya pada diri sendiri, apakah selama menjadi pelayan masyarakat di desa, apa baik caranya memimpin, apa tidak adakah gejolak selama jadi kades. Karena ukuran orang yang mau maju ke level lebih atas tentu lebih awal wajib mengukur diri dan berkaca pada saat kita membawa amanah menjadi pemimpin di desa,” ungkap Sahmim kepada Radar Lombok, Minggu (26/5).
Sahim mengingatkan agar para kades mengukur diri karena menjadi kades itu ukuran skala kecil yang menjadi patokan untuk melangkah lebih atas. Namun jika pada saat para kades membawa amanah yang lebih kecil lalau banyak gejolak, maka ini juga harus menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil langkah. “Gejolak warga ini terlepas dari unsur lawan politik atau ketidaksukaan warga, tapi fakta bahwa terjadi gejolak di desa kita. Maka saya sarankan untuk tidak mengambil sikap mencari nasib ke level yang lebih atas, karena masyarakat luas akan mengukur kita dari kondisi kita,” cetusnya.
Mantan anggota DPRD Lombok Tengah ini menegaskan, saat memimpin pada skala kecil memang hak setiap warga untuk menjadi apapun dan tidak ada yang melarang. Tapi selaku senior, Sahim mengaku prihatin karena ada beberapa kades yang mau loncat gedung tinggi menjadi bupati di Lombok Tengah. “Ingat politik itu tidak ada yang pasti, jam ini orang menyanjung kita maka bisa saja jam berikutnya orang menjatuhkan kita. Saya ingatkan politik itu dibarengi dengan finansial tinggi. Mudah-mudahan teman yang mau maju sudah berhitung dengan cermat mulai dari biaya partai yang hitungannya per kursi,” ujarnya.
Sahim menambahkan, untuk mendapatkan satu kursi DPRD kemungkinan akan habiskan ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Sehingga yang menjadi pertanyaan apa para kandidat calon bupati sudah siap secara finansial memberikn kompensasi ke partai. “Termasuk apa sudah dihitung untuk biaya sosialisai, kampanye sampai uang saksi di ribuan TPS. Jika hanya mau mendaftar sekadar mau cari panggung semata, saya sarankan lebih banyak istighfar,” saranya.
Sahim kembali menyarankan kepada para kades yang ikut pilkada ini agar lebih baik menjadi raja kecil di desa dan mampu memakmurkan warga dari pada mau menjadi raja yang lebih tinggi dengan ikut pilkada. Terlebih nantinya jika masih banyak yang mau bersaing maju menjadi calon kades, maka pihaknya menilai kades belum sukses menjadi raja kecil di desa. “Semoga menjadi renungan bagi semua kepala desa di Lombok Tengah, saya titip pesan sarankanlah masyarakatnya memilih pemimpin yang mampu membawa Lombok Tengah lebih maju lagi. Jangan memilih karena emosi dan dendam tapi memilihlah sesuai nurani dan jika ragu mintalah petunjuk Allah lewat salat malam,” pungkasnya. (met)
