Dewan Ingatkan Pelaksana WSBK Agar Terbuka Pada Penjualan Tiket

Legewarman (M HAERUDDIN/RADAR LOMBOK)

PRAYAWorld Superbaike (WSBK) akan kembali dilakukan di Sirkuit Mandalika pada 3-5 Maret mendatang dengan target menghadirkan 70.000 penonton. Untuk mencapai target tersebut PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan PT Mandalika Grand Prix Asosiation (MGPA) bahkan akan memberikan diskon cukup besar mencapai 75 persen.

Melihat jumlah penonton yang cukup tinggi membuat para wakil rakyat di DPRD Lombok Tengah memberikan warning kepada pihak penyelenggara dari sisi kontribusi pajak agar kedepan pihak penyelengara membayar pajak sesuai dengan jumlah penonton. Karena belajar dari WSBK tahun 2022 lalu yang jumlah penonton cukup banyak malah pajak yang terbayar hanya Rp 900 juta dan jauh dari target yang mencapai Rp 9 miliar.

Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Legewarman menyatakan, agar permasalahan yang sama tidak terus terulang maka pihaknya meminta agar MGPA lebih maksimal melakukan promosi ke luar daerah hingga luar negeri. Karena jangan sampai WSBK pada tahun 2023 ini juga hanya mengharapkan penonton lokal saja. “Karena jangan sampai akibat tiket kurang laku maka yang diharapkan masyarakat setempat yang berimbas pada diskon besar- besaran hingga 50 persen. Makanya dari saat ini kita minta agar MGPA lebih maksimal untuk melakukan sosialisasi agar penonton dari luar daerah dan luar negeri bisa dimaksimalkan,” ungkap Legewarman kepada Radar Lombok, Minggu (15/1).

Menurut Legwarman, dengan banyaknya diskon inilah yang kemudian akan berdampak kepada jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang akan didapatkan oleh Pemkab Lombok Tengah. “Paling tidak penonton seperti MotoGP yang penontonnya banyak dari luar bisa terulang pada WSBK tahun ini,” terangnya.

Baca Juga :  Rusak, Pasar Seni Sengkerang Segera Diperbaiki

Politisi PBB ini juga meminta agar pemda diberikan akses masuk dalam sebuah sistem agar pemda bisa melakukan pengawasan berapa jumlah tiket yang terjual, penontonnya dari mana saja hingga berbagai hal lainnya. Hal ini penting agar pemda juga bisa mengkalkulasikan berapa jumlah PAD yang akan bisa masuk ke daerah kedepannya dari event tersebut. “Selama ini panitia tertutup sehingga kita tidak tau berapa jumlah tiket yang laku terjual dan penontonnya dari mana saja. Maka Bupati seharusnya intens melakukan komunikasi dengan ITDC, jangan hanya mau menerima saja tanpa di kroscek, kedepan kita harapkan juga agar panitia bisa lebih terbuka,” tambahnya.

Legewarman juga sangat menyayangkan sikap dari MGPA yang ternyata saat ini sudah memberikan informasi ke publik yang memberikan diskon hingga 75 persen. Padahal seharusnya pihak penyelenggara lebih maksimal lagi melakukan promosi, kalaupun nantinya jika sudah maksimal melakukan promosi kemudian tiket banyak tidak laku maka baru memberikan diskon. “Misalkan kedepan kalau sudah sosialisasi maksimal tapi tiket tetap kurang laku maka tidak masalah ada diskon besar. Tapi dari awal sudah disampaikan diskon sudah diberikan 75 persen maka sama saja dari awal sudah pesimis dan ujung- ujungnya jangan sampai nanti ASN yang dibebankan,” terangnya.

Ia kembali menegaskan agar pihak pelaksana lebih terbuka dalam hal penjualan tiket. Karena jangan sampai terulang kembali kejadian pada event sebelumnya yang mengaku jumlah penonton malah memecahkan rekor tapi ternyata pajak yang dibayarkan hanya Rp 900 juta dan jauh dari apa yang diharapkan. “Makanya coba Pemda kembali panggil ITDC dan MGPA dan kita rapat seperti dulu agar ITDC lebih terbuka juga. Ini nyatakan di media penonton WSBK paling besar di dunia tapi PAD kita hanya Rp 900 juta.  Dulu penonton kita yang sedikit malah kita bisa dapat hingga Rp 2,6 miliar,” terangnya.

Baca Juga :  Loteng Dapat Jatah 940 Kuota ASN

Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya menegaskan sebenarnya pajak yang dibayar oleh ITDC pada event WSBK tahun lalu yang hanya Rp 900 juta jika dibandingkan dengan target yang tidak terealisasi, menurutnya bukan karena ITDC tidak patuh membayar pajak tapi pihaknya mengkelaim jika memang pajak yang disetor besarannya memang seperti itu. “Kalau tolak ukurnya adalah jumlah penonton, harus kita perhatikan juga bahwa ITDC telah memberikan diskon cukup besar dan ditambah lagi keringanan pajak hiburan yang kita berikan,” terangnya.

Kalaupun pada MotoGP meski jumlah penonton lebih sedikit tapi lebih banyak mendatangkan PAD maka baginya hal ini tidak terlepas dari jumlah dan harga tiketnya yang berbeda. Sehingga pihaknya meyakini jika ITDC tidak mempermainkan Pemda dalam hal pembayaran pajak ini. “Saat ini yang perlu dan harus di dorong adalah memperbesar penonton dari luar Lombok dan luar negeri. Caranya dengan memberikan kepastian keamanan dan kenyamanan kepada tamu-tamu,” terangnya. (met)

Komentar Anda