Ratusan Tenaga Pendidik Honorer Gedor DPRD NTB

Ratusan tenaga pendidik honorer menggelar aksi demo di depan gedung DPRD NTB menuntut diprioritaskan dalam rekrutmen dan pengangkatan PPPK 2024.

MATARAM — Ratusa tenaga pendidik yang tersebar di seluruh kabupaten /kota di NTB menggelar aksi demontrasi di depan gedung DPRD Provinsi NTB, Selasa (25/6). Aksi demo yang dilakukan untuk menuntut haknya yang telah diabaikan oleh pemerintah.

Bahkan, mereka menyebut ada diskriminasi antara Formasi Guru dengan Tenaga Pendidik. Padahal, tugas dari Tenaga Pendidik jauh lebih banyak dari profesi guru.

“Jangan guru saja yang diprioritaskan, kami (tenaga pendidik honorer,red) juga sebagai satu elemen penting di pendidikan harus diperhatikan,” kata Ahmad salah satu perwakilan pendemo dalam orasinya.

Dia mengatakan, guru hanya datang mengajar satu jam atau dua jam setelah itu pulang. Sedangkan pihaknya berada penuh di sekolah selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung di sekolah.

” jangan ada diskriminasi,” tegasnya.

Sebab itu, mereka menuntut dalam proses rekrutmen dan pengangkatan menjadi PPPK, para tenaga pendidik juga diprioritaskan. Sebab, jika ada pengabaian kembali, maka tenaga pendidik honorer yang berusia lanjut akan mendapati nasibnya yang malang.

” Tuntutan kami jelas, ini harga mati tidak bisa ditawar lagi. Masa kami mau dijadikan tenaga honorer seumur hidup,” tegasnya.

Dia meminta kepada Pimpinan DPRD segera berkomunikasi dengan Menteri PAN dan RB untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi tersebut.

” Pertanyaan kami hari ini ada apa dibalik hal ini semua, karena yang menjadi perhatian adalah guru-guru saja,” terangnya.

Sebab itu, pihaknya mendesak kepada DPRD Provinsi NTB agar memperjuangkan nasib tenaga pendidik honorer ini yang berjumlah sekitar tiga ribu lebih yang tersebar di 10 kabupaten kota.

” Kami sudah sepakat untuk memberikan satu pernyataan sikap, agar dimuatkan dalam satu formasi dalam pengangkatan CPNS PPPK 2024,” tandasnya.

Aksi para tenaga pendidik honorer itu diterima Sekretaris DPRD Provinsi NTB H Surya Bahari. Pasalnya, semua anggota DPRD Provinsi NTB termasuk pimpinan sedang melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Jakarta.

Surya Bahari berjanji akan mengagendakan dan memfasilitasi pertemuan yang akan melibatkan pimpinan DPRD, terlebih Komisi yang membidangi, yakni Komisi V, serta OPD terkait dengan para tenaga pendidik honorer tersebut.

” Kita siap untuk fasilitasi pertemuan para pihak. Yakni para tenaga pendidik honorer dengan legislatif dan eksekutif, untuk menyampaikan aspirasinya,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) AHN NTB, Muktama Saputra
menegaskan bahwa selama ini tenaga honorer Tendik selalu diberi
harapan palsu.

“Kami sudah kenyang di PHP oleh pemerintah. Makanya, kami berharap keadilan dan kebijakan, sebab ada sampai 20 tahun mengabdi namun tetap menjadi honorer,” ungkapnya.

Bukan hanya itu, aksi ini diikuti pewakilan dari 10 kabupaten/kota yang rela menginap untuk meminta kepastian supaya diangkat menjadi PPPK. Sebab ini adalah keharusan dan sudah ada aturan terkait pengangkatan tersebut. Selain itu, pegawai honor Tendik ini juga sudah melakukan audensi dengan BKD NTB, bahwa tahun ini semua tenaga PTT akan diangkat menjadi PPPK dengan beberapa kriteria. ada yang paruh waktu dan penuh waktu. Adapun jumlah PTT se-NTB di SMA, SMK maupun SLB sebanyak 3.407 orang.

“Kami minta jangan dianaktirikan tenaga tendik. Angkat kami sesuai amanat PP No. 20 tahun 2023 pada pasal 66, serta diperjelas formasi dan regulasi tendik,” tandasnya. (yan/adi)

Komentar Anda