Komisioner KPU Dituding Tidak Profesional

AKSI: Massa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Rakyat Senang-Senang (ARS2) saat aksi demonstrasi di kantor KPU Lombok Tengah, Senin (24/6). (M Haeruddin/Radar Lombok)

PRAYA – Sejumlah aktivis yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Rakyat Senang-Senang (ARS2) kembali menggeruduk kantor KPU Lombok Tengah, Senin (24/6). Kedatangan mereka untuk melakukan aksi protes karena jajaran komisioner dianggap bekerja tidak profesional. Pasalnya, berbagai tahapan pilkada, KPU dianggap tidak melakukan sosialisasi hingga adanya dugaan kecurangan dalam rekrutmen PPK dan PPS yang syarat akan kepentingan organisasi.

Koordinator aksi, Lalu Debi Margadi mengatakan, komisioner KPU tidak menunjukan diri sebagai pejabat negara dengan memberikan contoh yang baik. Bukan kali ini saja KPU jadi sasaran aksi protes tapi KPU tidak menunjukan perbaikan signifikan. “Pertama terkait dengan calon perseorangan, tahapan itu seolah dihilangkan karena mereka tidak melakukan sosialisasi baik melalui media cetak maupun media elektronik. Tapi mereka hanya melakukan sosialisasi di media sosial dan website KPU dan saya lihat yang like hanya 12 orang,” ungkap Lalu Debi saat melakukan orasi di depan kantor KPU Lombok Tengah, Senin (24/6).

Karena hanya mengumumkan di medsos KPU, aliansi ini mengaku informasi itu tidak tersampaikan kepada masyarakat. Aliansi ini sangat menyayangkan apa yang dilakukan jajaran komisioner KPU, terlebih anggaran sosialisasi pilkada di KPU ini cukup besar. “Maka patut kita curigai anggaran sosialisasi yang mencapai Rp 2,2 miliar jangan-jangan masuk kantong, maka kami sudah siapkan berkas laporan juga ke Polres Lombok Tengah. Dengan tidak adanya sosialisasi ini maka sangat merugikan calon kami yang rencana akan mendaftar melalui jalur independen sebelumnya ini,” ungkap pria yang akrab disapa Amaq Ketujur ini.

Baca Juga :  Lakalantas, Pengendara Motor Tewas Terjepit

Tidak hanya pada persoalan tidak maksimalnya sosialisasi lewat media, namun pihaknya juga menyoroti rekrutmen PPK di setiap kecamatan dan PPS di setiap desa dan kelurahan yang terindikasi banyak permainan. Pasalnya yang menjadi PPK dan PPS terkesan hanya dari organisasi tertentu. “Banyak pengaduan bahwa ada dominasi organisasi tertentu dalam merekrut anggota PPK dan PPS. Ada banyak orang yang melapor ke kami, padahal saya tahu organisasi yang ada di komisioner KPU adalah organisasi yang dibentuk oleh sejarah. Tapi ketika mementingkan golongan, maka ini yang bahaya. Tidak boleh ada kepentingan organisasi di atas kepentingan negara,” tegasnya.

Amaq Ketujur menilai, rekrutmen PPK dan PPS seperti sudah dipesan duluan. Hampir di semua PPK tidak ada tersisa komisioner lama dengan alasan PPK sebelumnya tidak becus bekerja. “Padahal KPU sebagai tukang perintah terkait permainan itu dan tidak bisa KPU bersembunyi,” sindirnya.

Hal yang sama disampaikan Amaq Ohan, apa yang diperlihatkan oleh komisioner KPU sangat bobrok. Hal ini terbukti terkait dengan tahapan sosialisasi calon perseorangan yang seharusnya sosialisasi Januari tapi malah tidak pernah terlihat ada sosialisasi di media cetak dan elektronik. “Maka patut kita pertanyakan anggaran sosialisasi dikemanakan apa hanya menggunakan sosialisasi di medsos. Maka KPU kita anggap lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya padahal anggaran sosialisasi sangat banyak mencapai Rp 2,2 miliar maka KPU harus bertanggung jawab dengan tahapan sosialisasi perseorangan yang tidak dilakukan secara profesional,” cetus pria bernama Johan Hadi ini.

Baca Juga :  Anak Berkelahi, Orang Tua Rusak Fasilitas Sekolah

Ketua KPU Lombok Tengah, Hendri Herliawan mengapresiasi massa aksi yang sudah datang ke kantor KPU. Baginya, kritikan sangat diperlukan oleh jajaran komisioner KPU. Di satu sisi kaitan dengan anggaran sosialisasi yang dipersoalkan menurutnya anggaran sosialisasi bukan terpusat di satu agenda sosialisasi tapi dibagi hingga akhir masa tahapan. “Jadi setiap tahapan itu ada sosialisasinya. Terkait sosialisasi jalur perseorangan kami tetap merujuk pada surat KPU RI nomor 605 tanggal 17 April 2024. Di sana dijelaskan, kami KPU kabupaten melaksanakan sosialisasi dan publikasi hanya melalui medsos. Terkait dengan anggapan atau dugaan mengenai anggaran yang dikorupsi dan segala macam, maka kami pastikan satu rupiah pun tetap akan mempertanggungjawabkan,” tegasnya.

Sementara terkait dengan PPK dan PPS yang sarat dengan kepentingan, jelas Hendri, selama rekrutmen dilakukan sesuai dengan aturan. Kalaupun banyak anggota PPK petahana yang tumbang, itu semua tidak terlepas dari adanya evaluasi berdasarkan saran dan masukan dari masyarakat juga. “Mengenai tudukan dalam rekrutmen badan adhoc kami pastikan bahwa kami sudah memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan. Kami sudah menerima tanggapan masyarakat, bahkan disertai dengan identitas pelapor dan bukti-bukti yang dilampirkan sehingga cukup kuat alasan kami untuk melaksanakan evaluasi kepada PPK. Jadi tidak benar ada titipan dan kami pastikan sesuai prosedur,” terangnya. (met)

Komentar Anda