MATARAM– Tanpa sepengetahuan Pemkot, oknum pedagang kaki lima (PKL) di samping kampus IAIN Mataram memindahtangankan lapak yang mereka tempati ke pedagang lain. Proses pemindahan bisa berbentuk sewa, ada juga yang menjualnya. Salah seorang pedagang pemakai lapak bahkan menawarkan harga penyewaan lapak dengan harga Rp 3.500.000 per tahun.
Di grup “jual beli online” di media sosial Facebook, seorang anggota grup yang mengaku pemilik lapak menawarkan satu lapak dengan sewa Rp 3,5 juta per tahun.
[postingan number=3 tag=”pkl”]
Menanggapi hal ini, Asisten II yang juga Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram Wartan menegaskan bahwa lapak PKL yang ada di samping kampus IAIN tersebut adalah milik Pemkot yang tidak boleh dipindahtangankan, apalagi sampai dijual. Jika ditemukan, Pemkot akan memberikan sanksi kepada pedagang.”Lapak itu milik pemerintah, bukan milik pribadi PKL. Jadi tidak boleh disewakan, apalagi dijual,” kata Wartan kemarin(26/1).
Kalau ada yang mau melakukan peralihan hak atau pemindahtanganan, maka harus berdasarkan pengetahuan Pemkot. Tidak boleh dilakukan semau pedagang. Selama ini Wartan mengaku belum mengetahui ada tidaknya aktivitas pemindahtanganan lapak tersebut.
Ia menegaskan semua lapak yang dibangun oleh Pemkot tidak boleh dipindahtangankan. Kalau ada yang mau silahkan melapor. Pemkot memberikan harga sewa kepada pedagang Rp 2 juta per tahun.” Sewa yang dibebankan kurang dari dua juta per tahun sesuai tarif jasa usaha,” katanya.
Jika ada praktek seperti ini, maka pedagang dianggap tidak konsisten. Dari penulusuran koran ini, praktik sewa-menyewa lapak sudah lama terjadi. Salah satu pedagang mengatakan itu kemarin. Harga sewa berkisar antara Rp 2 juta sampai Rp 2, 5 juta per tahun. “ Ini banyak yang mau disewakan harga sewa dua juta per tahun,” ungkap seorang pedagang yang tidak ingin dikorankan namanya.(ami)
