Mori : Janji Presiden Harus Ditagih

H Mori Hanafi
H Mori Hanafi (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Presiden RI, Joko Widodo dipastikan datang ke Provinsi NTB hari ini, Kamis (19/10) untuk membuka acara konferensi internasional Alumni Al-Azhar yang dilaksanakan di Islamic Center.

Selain itu, presiden juga dijadwalkan untuk meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah. Kedatangan orang nomor satu di Indonesia tersebut ke NTB, untuk kesekian kalinya sejak menjabat sebagai presiden. “Ini momentum untuk kita tagih janji Pak Jokowi, sampai sekarang jalan bypass Lembar-Kayangan tidak jelas nasibnya,” ujar Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi kepada Radar Lombok, Rabu kemarin (18/10).

Menurut Mori, tidak ada alasan bagi pemerintah pusat membatalkan rencana pembangunan jalan bypass Lembar-Kayangan. Apalagi janji pembangunan jalan tersebut diucapkan dari atas panggung yang disaksikan oleh ribuan orang.

Diungkapkan, penyebab proyek tersebut belum ada kejelasan hingga saat ini, karena janji dan instruksi Jokowi tidak dilaksanakan oleh jajaranya. “Kita sudah cek ke kementerian pekerjaan umum, ternyata memang tidak ada rencana untuk bangun jalan bypass Lembar-Kayangan. Bagaimana bisa direalisasikan jika direncanakan saja tidak,” kata Mori.

Oleh karena itu, masyarakat NTB harus mengingatkan Jokowi untuk tidak melupakan begitu saja janjinya. Pemerintah Provinsi NTB jangan sampai hanya menyambut kedatangan presiden sesuai dengan agenda saja. “Kita harus minta presiden agar mengintruksikan kembali jajarannya. Karena ini kan janji beliau waktu HPN (Hari Pers Nasional – red) tahun lalu,” ucap politisi partai Gerindra ini.

Baca Juga :  Relawan 01 Dilatih Kampanye dari Rumah ke Rumah

Jalan bypass dari Lembar-Kayangan mencapai 103 kilometer dengan total biaya diperkirakan mencapai Rp 4,7 triliun lebih. Namun hingga saat ini, studi kelayakan   proyek tersebut belum juga dirampungkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi NTB, H Johan Rosihan yang dimintai tanggapannya menilai kedatangan Jokowi bukanlah istimewa. Sudah berkali-kali menginjakkan kakinya di NTB namun tidak ada hal signifikan yang dilakukan.

Kedatangan seorang presiden, seharusnya bisa membawa berbagai perubahan pada suatu daerah. Namun, realitanya setiap kedatangan Jokowi tidak ada manfaat besar bagi NTB. “Kalau datang bawa janji-janji sih tetap, tapi yang nyata diberikan ke NTB mana ? Tidak ada kok, silahkan saja dipikir sendiri. Masa datang jauh-jauh ke NTB hanya untuk buka acara, lakukan groundbreaking. Lalu manfaat untuk daerah yang dikunjungi untuk kemajuan tidak ada,” kata Johan.

Politisi asal Pulau Sumbawa tersebut menjadi saksi hidup bagaimana janji-janji Jokowi ditebar dengan mudahnya. Namun semua itu tidak terbukti. “Seharusnya dibuat daftar janji Jokowi untuk NTB. Jangankan kita mau berharap pada proyek atau bantuan besar yang akan dibawa ke NTB, janjinya saja tidak pernah ditepati,” kesalnya.

Baca Juga :  Usai MTQ, PJU Bypass Sengaja Dimatikan

Johan masih ingat janji Jokowi yang akan memberikan suntikan dana sebesar Rp 1,8 triliun untuk pengembangan KEK Mandalika. Dana sebesar itu dijanjikan dari APBN agar pariwisata NTB semakin maju. Terutama masyarakat di sekitar wilayah KEK Mandalika bisa meningkatkan perekonomiannya.

Pemprov  dan juga para wakil rakyat sudah sekuat tenaga menjemput dana yang dijanjikan tersebut. Namun hasilnya sangat mengecewakan. “Dia sudah berjanji tapi tidak ditepati, malah anehnya diakali lagi masyarakat NTB dengan menyebut suntikan dana tersebut tetap ada melalui BUMN. Sebegitu bodohnya kita dianggap. Lalu Jokowi janji lagi mau bangun jalan bypass Lembar-Kayangan, tidak ditepati lagi. Tapi kok tidak malu datang lagi. Besok ada lagi dijanjiin kita saat datang, ini kan terlalu mudah mengumbar janji namanya,” ujar Johan.

Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi yang dimintai tanggapannya menyadari ada janji Presiden Jokowi yang belum direalisasikan. Terutama jalan bypass Lembar-Kayangan yang nasibnya menjadi tidak jelas. “Nanti kita tanya dan sampaikan lagi soal bypass Lembar-Kayangan ke Pak Presiden,” jawab gubernur. (zwr)

Komentar Anda