MATARAM — Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mataram, Prayitno Basuki menyoroti kemantapan jalan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Paryitno menilai kondisi jalan kabupaten, kota dan provinsi di NTB masih jauh di bawah Bali, dengan persentase antara 40-60 persen.
“Kecuali jalan nasional kondisi kemantapan jalan di NTB masih di bawah Bali, namun di atas kondisi NTT,” ungkap Prayitno, saat ditemui di Mataram, Rabu kemarin (27/3).
Prayitno mengungkapkan kondisi kemantapan jalan di NTB untuk saat ini yang sudah mengalami perubahan cukup signifikan. Disebutkan panjang jalan kota menurut kondisi di Provinsi NTB tahun 2023 sepanjang 627,96 kilometer, Kabupaten 5.457,08 kilometer dan jalan Provinsi sepanjang 1.484,43 kilometer.
Sebagai gambaran, kondisi kemantapan jalan khususnya di Pulau Sumbawa baik jalan nasional dan provinsi mengalami penurunan signifikan. Hal ini akibat banjir dan tergerus aliran air dari perbukitan.
“Saya baru dari Bima, perjalanan darat ke Poto Tano Sumbawa, luar biasa kerusakan jalan di sepanjang jalan karena macam-macam penyebabnya. Pertama mungkin karena angkutan logistik, dan yang paling pasti itu adalah kerusakan akibat penyeberangan arus air dari seberang bukit ke jalan karena ada penanaman jagung yang super intensif,” jelasnya.
Karena itu, perlu ada cost benefit analysis (analisis biaya manfaat) dalam penanaman jagung terhadap pemeliharaan jalan. Dia memberikan gambaran, jika penghasilan dari produksi jagung sebesar Rp 1,7 triliun dalam satu tahun. Tapi untuk memperbaiki jalan dan rumah penduduk akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan banjir bandang justru lebih dari Rp 1,7 triliun.
“Artinya kita defisit untuk ini, dan jagung tidak memberikan suatu kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi perlu dilakukan analisis,” katanya.
Sementara laporan dari Bappeda bahwa kemantapan jalan nasional sudah 97,04 persen. Tapi nanti kita lihat dari hasil terakhir, saya diberikan data oleh dari pembendaharaan yang datanya dari PUPR per Desember 2023 sudah menurun sangat signifikan. Dan untuk meningkatkan kemantapan jalan luar biasa anggarannya,” terangnya.
Prayitno menerangkan, untuk membangun jalan sepanjang satu kilometer dengan lebar enam meter, membutuhkan anggaran sebesar Rp 4 miliar — Rp 10 milliar. Bisa dibayangkan jika kerusakan jalan mencapai 300 kilometer, berapa anggaran yang harus disiapkan pemerintah.
Sementara jika ingin memaksimalkan penggunaan transportasi laut maupun udara kewenangan daerah masih terbatas. Sebab, semua kebijakan seperti tarif dan lainnya berada di pemerintah pusat dan pihak swasta.
“Ini yang menjadi permasalahan kita di NTB, sehingga dalam waktu panjang maka akan mempengaruhi ekonomi. Karena kita tahu konektifitas atau infrastruktur konektifitas, terutama jalan raya ini sangat penting,” tuturnya.
Disisi lain, masyarakat NTB kecenderungan memiliki kebiasaan merusak ruas-ruas jalan yang sudah dibangun rapi oleh Pemerintah. Seperti replektor kaca dipinggir jalan dipecahkan dan paralon dipatahkan. Padahal baru tiga sampai empat hari dipasang dengan biaya yang sangat besar.
Oleh karena itu, pembahasan mengenai infrastruktur konektivitas di NTB dinilai sangat menarik dan relevan untuk dibahas saat ini. Hal ini karena di NTB terdapat beberapa pembelajaran atau best practice dan tingginya komitmen Pemda NTB pada pelaksanaan peningkatan dan perawatan jalan di NTB.
“Pemerintah NTB menyadari keberadaan infrastruktur konektivitas sangat menentukan gerak perekonomian suatu daerah, dan seperti apa kinerja perkembangan indikator infrastruktur konektivitas di NTB, sampai saat ini perlu kita cermati bersama,” katanya.
Sementara Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Lies Nurkomalasari menegaskan bahwa semua jalan yang butuh perbaikan sudah diusulkan ke pemerintah pusat.
“Yang lain kita masih proses. Terpenting tiga ini dulu kita kejar dan sudah dapat,” katanya.
Tahun 2024, Kementerian PUPR hanya memberikan bantuan anggaran untuk pengerjaan pembangunan tiga ruas jalan di NTB melalui Inpres Jalan Daerah. Tiga ruas jalan tersebut antara lain Jalan Tanjung-Geres-Pohgading di Kabupaten Lombok Timur, dengan panjang sekitar 3 kilometer.
Selanjutnya Jembatan Konca di Kabupaten Bima, dan Jalan Tepal-Baturotok di Kabupaten Sumbawa. Tiga ruas jalan yang masuk dalam program Inpres jalan daerah sudah masukan dalam tahap lelang di Kementerian PUPR. “Yang masuk Inpres tahun 2024 tiga saja. Totalnya belum ini, masih tahap lelang,” ujarnya. (rat)
