MATARAM – Ribuan warga atas nama Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Provinsi NTB menggeruduk kantor gubernur NTB, Rabu (16/8). Massa yang terdiri dari Gerakan Pemuda (GP) ANSOR, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan santri serta santriwati itu melakukan aksi unjuk rasa turun ke jalan untuk menolak rencana pelaksanaan lima hari sekolah Full Day School (FDS).
Aksi penolakan tersebut dipusatkan di Kantor Gubernur NTB. Mereka membawa spanduk dan pamplet yang bertuliskan penolakan atas keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah. “Dengan tegas, kami seluruh warga NU di NTB menolak rencana pemberlakukan Full Day Scholl atau FDS,” ujar Ketua GP Ansor NTB, H Zamroni Azis dalam orasinya di depan Kantor Gubernur, Rabu lalu (16/8).
Menurut pria yang juga Humas Kementerian Agama (Kemenag) Wilayah NTB itu, pelaksanaan FDS akan menjadi musibah bagi dunia pendidikan. Dampak buruk tersebut, tidak hanya akan dirasakan oleh pelajar yang sekolah umum saja, tetapi juga bagi Madrasah Diniyah.
Zamroni yakin, kultur pendidikan yang telah berjalan selama ini bisa diterapkan begitu saja. Banyak hal yang akan dikorbankan. Terutama eksistensi Pondok pesantren (Ponpes) akan terancam. “Kami minta Permendikbud nomor 23 tahun 2017 dicabut,” tuntutnya.
Ketua PMII Provinsi NTB, Syamsul Rahman yang ikut dalam aksi tersebut meminta gubernur NTB TGH M Zainul Majdi untuk bersuara. Kebijakan pemerintah pusat yang jelas merugikan rakyat harus ditolak dengan tegas.
Dikatakan, KBNU NTB selama ini tidak pernah berbuat yang tidaki-tidak. Bberbagai kebijakan dan kegiatan pembangunan di NTB selalu didukung. “Kami aksi karena ini kebijakan yang dzolim, harus dilawan. Gubernur juga tidak boleh diam,” pinta Syamsul.
Semua pihak tidak boleh setuju dengan keputusan pemerintah melalui Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah. “FDS ini sangat membebankan para siswa, karena menimbulkan jurang pemisah antara siswa miskin dan siswa kaya. Sekolah negeri dan pondok pesantren terkena imbas. Tidak ada jalan lain, cabut Permendikbud,” tegasnya.
Apabila pemerintah tidak mencabut Permendikbud tersebut, maka pihaknya mengancam akan mendesak PBNU untuk mencabut dukungan terhadap pemerintahan Presiden RI Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Kita ini seperti di jajah oleh pemerintah sendiri dan seperti di adu domba antara NU dan Muhammadiyah. Padahal yang kita suarakan adalah kepentingan bersama,” ujar Syamsul.
Aksi ribuan warga NU itu direspon langsung oleh pimpinan daerah. Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi didampingi Wakil gubernur H Muhammad Amin menemui massa aksi. “Sebagai orang yang terlahir dari santri, saya sangat memahami apa yang saudara-saudara rasakan,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, gubernur juga menyayangkan sikap pemerintah pusat yang kurang memberikan penjelasan kepada masyarakat. “Aksi turun ke jalan bukan untuk gagah-gagahan, insya Allah aspirasi ini akan kami bawa untuk didiskusikan sehingga ada titik temu dengan pemerintah,” katanya.
Gubernur mengajak seluruh massa aksi untuk menyikapi sebuah isu secara bijak. Termasuk tentang FDS, haruslah disikapi dengan cara-cara yang baik seperti tradisi Ponpes dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran.
Orang nomor satu di NTB itu menyadari, Ponpes selama ini tidak pernah banyak menuntut. Sudah puluhan tahun tidak bersuara dan hanya menerima saja semua kebijakan pemerintah. “Itu karena baiknya, karena ikhlasnya menerima apa yang terjadi. Tapi Ponpes walaupun diam ada energi yang kuat, itu harus jadi pertimbangan pemerintah. Kami akan sampaikan tuntutan dan aspirasi ini,” ujarnya. (zwr/cr-rie)
