Ratusan Warga NTB Ikut Demo 212 ke Jakarta

GELAR PASUKAN : Ratusan personel Polda NTB siapa mengamankan aksi demonstrasi 2 Desember 2016 mendatang (Ali Ma'shum/Radar Lombok)

MATARAM—Kepolisian Daerah (Polda) NTB mengkalim telah menerima laporan dan informasi mengenai warga NTB yang akan berangkat menuju ke Jakarta sebagai peserta aksi demontrasi menuntut penahanan Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purana alias Ahok tersangka dugaan penistaan agama yang akan digelar 2 Desember 2016 mendatang.

Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono mengatakan, pihaknya sudah melakukan pendataan terhadap warga NTB yang berangkat ke Jakarta sebagai peserta demontrasi 2 Desember mendatang. Jumahlnya lebih dari 100 orang. "Datanya memang sudah ada yang pergi ke Jakarta.  Kemungkinan lebih dari segitu jumlahnya," terangnya saat dikonfirmasi di Mapolda NTB, Selasa kemarin (29/11).

Warga  yang berangkat ke Jakarta tersebut sebagian besar berasal dari jamaah tablig. Mereka ini ke Jakarta akan mengikuti tabligh ke daerah Cikampek Jawa Barat (Jabar). ‘’ Laporannya itu untuk mengikuti tabligh di Cikampek,’’ katanya.

Dikatakan Umar, soal nanti implementasinya ternyata warga NTB yang berangkat ini untuk menghadiri dan sebagai peserta aksi 2 Desember mendatang, pihaknya sampai saat ini belum mengetahui secara pasti. " Tapi saya imbau kalau tablig ya tabligh saja dan niatnya yang benar," ungkapnya.

Ia juga memastikan sudah memerintahkan kepada Ditbinmas untuk melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama di NTB. Pendekatan ini dilakukan juga oleh masing-masing Kapolres dan Kapolsek. Mereka ini diturunkan semuanya untuk mengimbau dan mengajak masyarakat. " Kita mengimbau agar bagaimana caranya tujuannya bisa tercapai tapi tetap dalam situasi yang kondusif," harapnya.

Sementara itu, Polda menggelar apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan  aksi demonstrasi  2 Desember 2016 mendatang. Gelar apel pasukan ini diikuti oleh ratusan personel TNI/Polri di Lapangan Gajah Mada Mapolda NTB. Kapolda NTB Brigjen Umar Septono yang bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan,  kontijensi ini setiap saat bisa terjadi.  Dengan apel pasukan paling tidak kepolisian bisa selalu siap menghadapi situasi yang berkembang. ‘’ Ini untuk kesiapan kita dalam menghadapi kontijensi yang setiap saat bisa terjadi,’’ ujarnya.

Diakuinya bahwa apel gelar pasukan ini juga salah satunya untuk mempersiapkan pengamanan terhadap demontrasi besar-besaran yang sering disebut sebagai aksi 212. Terhadap penanganan aksi itu, pihaknya selalu memprediksi hal terburuk yang akan terjadi. Namun, selalu mempersiapkan yang terbaik dengan persiapan yang optimal.  " Jadi prediksi kita itu selalu yang terburuk, namun antisipasinya  yang optimal dan terakhir kita serahkan kepada Tuhan. Tiga hal itulah yang perlu kita lakukan. Makanya ini persiapan kita optimal," katanya.

Kapolda mengatakan belum mengetahui jumlah personel yang dikerahkan untuk pengamanan demonstrasi. Nantinya akan tergantung dari situasi yang ada. Peserta apel gelar pasukan tersebut menurutnya hanya perwakilan dari masing-masing kesatuan dalam persiapan pengamanan. ‘’Jumlah personel nanti tergantung dari situasi yang ada di lapangan. Yang jelas telah kita siapkan,’’ ungkapnya.

Kapolda kembali mengimbau jangan lagi turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi. Tuntutan masyarakat sudah ditangani dan diproses di Mabes Polri. Jika pun nantinya tetap akan melaksanakan demontrasi, ia berharap dilakukan dengan damai. " Seperti yang dilakukan kemarin itu damai dan suasanya enak. Kalau tiba waktu salat ya berhenti untuk salat dulu," jelasnya.

Sementara itu Kapolres Mataram AKBP Heri Prihanto mengatakan tidak ada pengamanan khusus yang dilakukan di rumah milik Sirra Prayuna  kuasa hukum Gubernur DKI Jakarta non aktif Sirra Prayuna.  Namun, pihaknya sudah memetakan wilayah mana saja yang berpotensi adanya gangguan kamtibmas. Ini ditindaklanjuti dengan melaksanakan patroli. ‘’ Pengamanan khusus itu tidak ada, karena kalau kita amankan secara khusus seolah-olah ada perbedaan. Kita patroli saja,’’ katanya.

Dari laporan yang diterima sebelumnya, ada warga masyarakat yang menyayangkan sikap Sirra Prayuna sebagai salah satu penasehat hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun sudah mengerti karena itu adalah profesi yang bersangkutan sebagai seorang pengacara. ‘’ Tentu kan tidak bisa ditekan untuk keluar sebagai penasehat hukumnya. Itu kan profesi dia,’’ ungkapnya.(gal)