MATARAM – Pemerintah Kota Mataram diminta maksimal membuat program untuk menuntaskan problem kawasan kumuh. Saat ini areal kawasan kumuh di Kota Mataram masih besar yakni tersebar 303,57 hektar. Pemkot menargetkan kawasan kumuh tuntas pada tahun 2019 melalui program “Kota Tanpa Kumuh” atau Kotaku.
Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram H. Ehlas mengatakan, sampai saat ini yang perlu dievaluasi adalah kinerja SKPD yang punya Tupoksi menangani kawasan kumuh. Program pengentasan kawasan kumuh ada di masing-masing SKPD seperti di Dinas Pekerjaan Umum (PU), Bappeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Diskoperindag dan di Disosnakertrans. “ Masing-masing SKPD punya program, dari 25 keluarahan pastinya bisa teratasi. Jangan sampai setiap tahun data rumah kumuh saja tidak tuntas, terus bertambah. Kita sangat sayangkan itu,” ungkapnya kemarin.
Setiap tahun kata politisi Demokrat ini, digelontorkan dana miliaran rupiah untuk pengentasan kawasan kumuh. Namun sampai sekarang tidak tuntas. Masing-masing SKPD harus dievaluasi.
Sementara itu Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana mengakui sebenarnya setiap dinas secara merata memiliki program pengentasan kawasan kumuh. Ia telah meminta SKPD terkait untuk terus melanjutkan program pengentasan rumah kumuh.
Terkait dengan ketersediaan anggaran untuk menuntaskan program kawasan kumuh, Mohan mengatakan persoalan tersebut merupakan persoalan mendasar yang menjadi usurusan wajib pemerintah. Karenanya, setiap tahun kebijakan keuangan daerah selalu mengarah pada persoalan itu. Cuma bentuk intervensi programnya tidak secara spesifik mengarah ke kawasan kumuh.
Sesuai target, akan ada zero kawasan kumuh pada tahun 2019. Ia juga meminta semua berperan penuh. “Sebenarnya program penanganan kawasan kumuh secara sporadis tersebar di masing-masing dinas,” pungkasnya.(dir)
