MATARAM – Janji Presiden RI Joko Widodo sampai saat ini belum juga direalisasikan terkait dana sebesar Rp 1,8 triliun untuk Mandalika Resort. Namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tetap akan menagih janji itu.
Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin merasa kecewa karena Penyertaan Modal negara (PMN) untuk Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) tidak masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. “Kita heran apa masalahnya sehingga tidak diakomodir, kan ini janji seorang Presiden. Pokoknya kita tidak akan pernah putus asa dan menuntut janji itu sampai mati,” tegas Amin kepada Radar Lombok, Selasa kemarin (30/8).
Dikatakan, selama ini Pemprov NTB selalu berupaya agar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika bisa segera dikembangkan sesuai rencana. Setiap ada kesempatan, Jokowi dan para menterinya tetap diingatkan untuk memberikan suntikan dana.
Amin menepis anggapan jika Pemprov tidak pro aktif mengejar janji Jokowi. Menurut Amin, beberapa kali dirinya bersalaman dengan Jokowi selalu membisikkan soal janji Rp 1,8 triliun untuk Mandalika Resort. “Kita tetap dorong kok, setiap ketemu menteri selalu kita bicarakan. Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa PMN itu tidak masuk RAPBN,” ujarnya.
KEK Mandalika telah masuk 10 destinasi prioritas Kementerian Pariwisata. Seharusnya Mandalika benar-benar diprioritaskan dengan cara diberikan suntikan dana sesuai janji Jokowi. “Sekarang masih RAPBN 2017, jadi kita tetap ada peluang untuk perjuangkan dana Rp 1,8 triliun itu,” kata Amin.
Lalu apa langkah konkrit yang akan dilakukan Pemprov untuk menagih janji tersebut ? Disampaikan Amin, Pemprov akan membentuk tim khusus yang tugas utamanya hanya mempercepat pengembangan KEK Mandalika.
Tim khusus ini harus secepatnya menemui Presiden Joko Widodo, janji itu harus ditagih langsung ke Jokowi agar bisa terealisasi. “Kita akan bawa semua data terkait Mandalika Resort, kita juga akan perlihatkan lagi video waktu Pak Jokowi mengucapkan janji itu di hadapan publik NTB,” ujar Amin yang juga Ketua DPW Nasdem NTB.
Bagi Amin, janji seorang Presiden yang merupakan Kepala negara tentunya titah dan harus direalisasikan. Terlebih lagi janji tersebut disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh masyarakat NTB. “Kalau janji seorang Presiden saja tidak ditepati, lalu janji siapa lagi yang bisa kita percayai,” ucapnya.
Tim khusus harus mempertanyakan apa yang menyebabkan dana untuk Mandalika Resort tidak diakomodir. Begitu juga dengan kepastian janji tersebut, kapan bisa direalisasikan. “Kita sih inginnya sudah ada pada APBN 2017. Ayo kita sama-sama dorong dan meyakini bahwa janji itu pasti akan direalisasikan,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PDI-P DPRD NTB Made Slamet menuntut juga komitmen anggota DPR-RI Dapil NTB. Seharusnya para wakil rakyat di Senayan lebih bisa berteriak dalam memperjuangkan hak NTB. “Fahri Hamzah jelas dia bilang akan perjuangkan dan mengawal serius dana itu, mana dia sekarang ? Kenapa hanya omong doang, kita tuntut komitmen itu,” tegasnya.
Begitu juga dengan para wakil rakyat lainnya di pusat, semua harus bersatu memperjuangkan dana untuk Mandalika Resort. Banyak anggota DPR-RI dan DPD-RI dan DPD-RI Dapil NTB, apabila semua memiliki komitmen kuat tentunya akan mudah mengejar realisasi janji sang Presiden. (zwr)
