MATARAM – Puluhan guru honorer mendatangi PGRI NTB untuk berkeluh kesah meminta untuk diperjuangkan agar bisa diakomodir dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), Selasa (12/10). Kedatangan puluhan guru honorer yang tidak lulus tes P3K ini ditemui langsung oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Indonesia (PB PGRI) H Ali Rahim.
Puluhan guru honorer tidak lulus P3K ini menanyakan skema afirmasi dalam seleksi PPPK tahun 2021 yang tertuang dalam Kepmenpan RB No.1169 tahun 2021 ini tidak mencerminkan afirmasi tambahan sebagaimana yang diharapkan guru honorer selama ini.
“Ketika skema afirmasi dalam P3K ini berdasarkan usia tidak diberikan berdasarkan lama pengabdian. Misalnya ada yang baru mengabdi 5 tahun walapun usianya 35 tahun. Ada juga usianya 35 tahun, tapi mengabdi sudah 15 tahun. Seharusnya mereka yang lama mengabdi ini diperhatikan supaya ada keadilan dan ini menjadi catatan kita PGRI untuk diusulkan ke pemerintah pusat,” kata Sekjen PB PGRI H Ali Rahim kepada Radar Lombok, Selasa (12/10).
Dikatakannya, selain puluhan guru honorer tidak lulus tes P3K juga menyoal terkait dengan formasi. Ketika sekolah induk tidak memiliki formasi dengan jurusan yang tersedia, maka mereka lompat ke sekolah lain. Ketika di sekolah lain itu juga tersedia formasi, namun yang menjadi persoalan bahwa guru yang ada di sekolah tesebut menjadi prioritas walaupun nilainya tidak tinggi.
“Ini menjadi bagian-bagian yang akan menjadi perjuangan PGRI kedepan dalam perbaikan regulasi Permanpan RB,” jelasnya.
Selain itu, formasi guru Agama yang sangat minim. Di satu sisi kebutuhan formasi guru agama dalam membentuk iman dan takwa peserta didik di NTB misalnya, ada Agama Islam, Hindu, Kristen dan lain sebagainya.
“Ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah. Semestinya formasi-formasi ini diajukan oleh Gubernur dan Bupati/Wali kota,” katanya.
Oleh karena itu, guru honorer yang mengikuti tes P3K dari tahap 1,2 dan 3 itu sebanyak 373 orang diharapkan diangkat semuanya. Sebab jika bicara kebutuhan guru saat ini sama halnya dengan kekurangan guru sangat terbatas, diangka 52 persen non PNS dan 48 persen PNS. Artinya belum, jika bicara setiap tahun guru yang pensiun, maka tahun 2021 ini pensiun sekitar 76 ribu guru dari TK hingga SMA. Bagaimanapun ruang belajar itu tidak boleh kosong. Oleh karena itu, salah satu jalan terbaik Pemerintah harus mengangkat P3K yang telah mengikuti tes ini, baik itu seleksi pertama, kedua maupun ketiga. Sebab ketersedian anggaran dari APBN sudah tersedia.
“Apalagi yang mau diuji, semua guru honorer ini sudah sarjana. Kalau diuji kemampuan mereka dan sudah menghasilkan beberapa angkatan yang sudah tamat, SD, SMP maupun SMA dan banyak juga yang sudah kuliyah. Ini merupakan bukti bahwa kemampuan guru sudah terakomodir,” katanya. (adi)
