MATARAM – Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi patuh atas keputusan Menteri Susi Pudjiastuti yang tetap melarang nelayan menangkap bibit lobster. Meskipun begitu, dia tetap menuntut program kompensasi akibat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang penangkapan lobster, kepiting dan rajungan.
Sejak dulu pemerintah Provinsi NTB tidak bermaksud menolak Permen-KP, namun tentunya harus disertai dengan kompensasi. Dengan begitu, ribuan nelayan lobster yang ada di NTB tidak menderita akibat kebijakan Menteri Susi. “Dari dulu posisi kita, mengharapkan ada kompensasi yang riil. Dan beliau siap kok katanya kemarin waktu di Awang,” ujar gubernur merespon hasil kunjungan Menteri Susi, Jumat kemarin (16/12).
Seperti diketahui, Menteri Susi mengunjungi nelayan lobster di teluk Awang, Lombok Tengah pada Kamis lalu (15/12). Dalam kunjungannya, Susi menegaskan bahwa nelayan tetap tidak boleh menangkap bibit lobster. Termasuk untuk budidaya tetap tidak diizinkan karena akan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang hanya akan mengeruk keuntungan saja.
Gubernur ingin pemerintah pusat memberikan kompensasi yang riil kepada nelayan lobster. Disadarinya, larangan menangkap bibit lobster sama artinya dengan menutup lahan pekerjaan nelayan. Oleh karena itu, kebijakan tersebut haruslah diiringi dengan solusi solutif. “Misalnya dengan membentuk koperasi-koperasi yang berbasis ibu-ibu nelayan, komunitas apa yang bisa dikembangkan disana. Pemerintah akan siap membantu,” katanya.
Semua bantuan tersebut akan mudah digelontorkan dengan syarat nelayan tidak boleh menangkap bibit lobster. Nelayan harus sabar dan membiarkan bibit lobster menjadi besar di laut. Setelah dewasa dan beratnya melebihi di atas 200 gram, nelayan dipersilahkan untuk menangkap lobster.
Menurut gubernur, Menteri Susi telah memberikan kompensasi yang riil. Salah satu buktinya, pemerintah menjamin akan memberikan bantuan alat-alat tangkap. “Yang penting beliau minta satu, sabar dan biarkan lobster berkembang secara alami. Dan beliau menyiapkan alat-alat untuk menangkap lobster dewasa diatas 200 gram,” ucap gubernur.
Membiarkan lobster berkembang secara alami lanjutnya, nelayan juga tidak dikehendaki melakukan budidaya lobster. Biarkan Teluk Awang yang langsung membesarkan bibit-bibit lobster. “Intinya nelayan sabar saja, kalau sudah besar silahkan saja ditangkap. Bu Susi juga sudah iyakan untuk dibantu alat-alat tangkap,” kata politisi partai Demokrat ini.
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD NTB, HL Jazuli Azhar mengingatkan gubernur agar tidak menyerahkan semua masalah nelayan lobster ke pemerintah pusat. Pasalnya, daerah juga berkewajiban memberikan perhatian kepada nelayan.
Diterangkan Jazuli, adanya jaminan pemberian alat tangkap lobster dewasa masih belum bisa menjadi solusi. Mengingat, tidak mudah nelayan mendapatkan lobster dewasa. “Nelayan disuruh sabar, dari dulu nelayan memang sabar. Tapi saat sabar menunggu lobster besar, darimana mereka biaya hidup dan pendidikan anak-anak mereka,” ujarnya.
Jazuli cukup mengkritisi sikap pemprov yang selama ini perannya masih minim. Meskipun pelarangan lobster adalah kebijakan pusat, bukan berarti harus lepas tangan. “Seharusnya kompensasi itu untuk menjamin kehidupan nelayan karena tidak lagi menangkap lobster, bukan malah disuruh bersabar. Nangkap lobster kan sumber penghidupan mereka, dan itu karunia Tuhan. Seharusnya kalau penghidupan mereka dihilangkan, berikan dong penghidupan yang baru,” ucap Jazuli. (zwr)
