PRAYA— Kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti di NTB disambut demonstrasi nelayan.
Begitu tiba di Bandara Internasional Lombok (BIL) Jumat siang kemarin (11/8), puluhan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan NTB Korwil Loteng langsung menggelar aksi. Mereka menolak Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2015 dan nomor 56 tahun 2016 tentang Larangan untuk menangkap Lobster. Nelayan menyebut peraturan itu sama artinya mematikan mata pencaharian masyarakat Lombok Tengah dan NTB secara umum sehingga menciptakan pengangguran- pengangguran baru. “Jangan salahkan jika masyarakat banyak yang menjadi pencuri jika kebijakan menteri yang tidak pro terhadap rakyat akan tetap diberlakukan. Kami dengan tegas menolak kebijakan tersebut dan menolak kedatangan Ibu Menteri jika lebih mengedepankan kepentingan pengusaha asing dibandingkan kesejahteraan rakyat,”ungkap Viken Madrid koordinator umum saat menyampaikan orasinya di persimpangan jalan bypass Batu Jai, Jumat kemarin (11/8).
Dikatakan, setelah penangkapan lobster dilarang, banyak nelayan yang beralih profesi. Bahkan rela meninggalkan kampung halamanya untuk pergi ke Malaysia sebagai tenaga kerja Indonesia. Selain itu juga, anak- anak nelayan banyak yang putus sekolah karena mata pencaharian orangtua yang sehari- hari sebagai nelayan lobster tidak lagi menghasilkan. “Apa ini bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya?. Bukankah sumber daya alam dan isinya dikuasai dan diperuntukan untuk masyarakat, lalu kenapa pemerintah saat ini lebih mengesampingkan kepentingan masyarakat kecil demi kepentingan kaum kapitalisme,”ujarnya.
Sebelum peraturan tentang larangan menangkap lobster tersebut, nelayan sangat sejahtera. Bahkan penghasilan para nelayan tersebut bisa menyekolahkan anak- anaknya hingga luar daerah. Namun saat ini jangankan untuk biaya sekolah, biaya makan saja dirasa sangat sulit. “Lalau apakah pemerintah rela melihat rakyat jadi maling?. Apakah pemerintah rela melihat rakyat jadi babu di negeri orang?,”tambahnya.
Orator lainnya yakni Bagong menyampaikan aksi yang dilakukan nelayan bersama element masyarakat dan mahasiswa lainnya tersebut, guna menindaklanjuti perjuangan nelayan dari kebijakan kementerian kelautan dan perikanan yang dinilai sudah menyengsarakan rakyat.
Pihaknya juga dengan tegas menolak bantuan Rp 50 miliar kepada para nelayan. Baginya bantuan itu tidak akan mampu menggantikan penghasilan seorang nelayan lobster. Karena itu, nelayan bertekad akan tetap menangkap lobster.
“Kami bukan merampok sehingga jangan tangkap kami, karena laut adalah milik rakyat. Jadi tidak ada alasan jika pemerintah melarang, lobster juga tidak akan punah karena itu karunia Allah yang perlu kita syukuri dan kita nikmati bersama,”ujarnya.
Setelah lama berorasi, massa ditemui oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah Nursiah. Dia berjanji akan menyampaikan semua tuntutan massa aksi kepada Susi Pudjiastuti. “Nanti kalau Ibu Menteri datang biar ada perwakilan massa aksi juga yang ikut agar bisa menyampaikan langsung masalah dan keinginan para nelayan,”ujarnya.
Namun tiga jam lebi menunggu, Susi Pudjiastuti tidak kunjung datang sehingga oleh massa aksi membubarkan diri. Massa aksi mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian Polres Lombok Tengah dan Resmob Polda NTB.
Susi sendiri yang coba diwawancara soal penolakan nelayan ini saat berada di pendapa bupati Lombok Tengah, enggan memberikan penjelasan. Susi Pudjiastuti berada di NTB dalam rangka kunjungan kerja ke Pulau Sumbawa. Namun sebelum ke Sumbawa, Susi direncanakan mengunjungi desa wisata Sembalun, Lombok Timur hari ini.(cr-met)
