Dua Fraksi Pertanyakan Silpa Rp 103, 6 Milar

Hj Istiningsih (SUDIRMAN/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Dua fraksi di DPRD Kota Mataram, yakni Fraksi PKS dan Gerindra mempertanyakan pengelolaan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 yang mencapai Rp 103,6 miliar tidak pernah diumumkan oleh Pemkot Mataram.

Ketua Fraksi PKS  DPRD Kota Mataram, Hj Istiningsih mengatakan, setiap tahun Silpa Kota Mataram selalu membengkak. Seperti  pada akhir tahun anggaran 2022 sebesar Rp 103,6 miliar, Silpa APBD yang besar menunjukkan adanya kelebihan anggaran yang tidak terealisasi pada akhir tahun anggaran 2022. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang perencanaan anggaran yang tepat dan efisiensi penggunaan dana selama tahun anggaran.  ‘’Ini patut dilakukan evaluasi yang mendalam untuk memahami alasan di balik Silpa yang besar dan mencari cara untuk mengalokasikan,’’ katanya kepada Radar Lombok, Minggu (11/6).

Baca Juga :  Mataram Tidak Kebagian PPPK Tenaga Teknis

Dari segi anggaran sudah sangat besar selama ini, namun Pemkot Mataram  tidak serius dalam penggunaan sehingga muncul sebagai Silpa. Padahal, beberapa OPD selama ini banyak kekurangan anggaran namun dibiarkan begitu saja.

Politisi PKS ini menekankan, perencanaan harus lebih dimatangkan kembali dalam program di Kota Mataram sehingga bisa meminimalisir angka Silpa. Hal ini juga penting untuk program Pemerintah Kota Mataram sesuai dengan RPJMD tahun 2021-2026.

Dia berharap, angka Silpa tahun 2023 bisa dikurangi dan beberapa OPD yang masih membutuhkan anggaran diberikan suport melalui anggaran silpa yang ada. ‘’Selain itu, di tingkat bawah seperti lingkungan dan kelurahan bisa diberikan anggaran untuk penataan terutama yang masih kategori kumuh,’’ sebutnya.

Baca Juga :  BSU Rp 600 Ribu Segera Cair

Sekertaris Fraksi Gerindra, H Muhtar mempertanyakan hal yang sama terkait dengan penggunaan silpa selama ini. Setelah mencermati dan menganalisa secara mendalam terkait dengan SiLPA Kota Mataram pada akhir tahun anggaran 2022 sebesar  Rp 103,6 miliar . Hal ini menandakan bahwa serapan belanja Pemerintah Kota Mataram tidaklah maksimal dan organisasi perangkat daerah (OPD) masih memiliki kinerja yang lambat dan belum memaksimalkan semua potensi sumber dayanya.  ‘’Kami terus mempertanyakan rencana pemanfaatan SiLPA tersebut, karena selama ini tidak perah dipublis. Entah dimana uang silpa juga di taruh belum diketahui selama ini,’’ singkatnya. (dir)

Komentar Anda