MATARAM–Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) NTB sukses meraih penghargaan atas kinerja anggaran pada Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun anggaran 2024 Lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB, Senin (29/9).
Bertempat di Aula Tambora Kanwil DJPb NTB, Kanwil Kemenkumham NTB memborong penghargaan Realisasi Anggaran pagu kecil sekaligus beserta satuan kerja dalam jajarannya.
Ketiga penghargaan yang diperoleh tersebut antara lain Terbaik I Lapas Terbuka Lombok Tengah, Terbaik II Bapas Sumbawa, Terbaik III Kantor Wilayah Kemenkumham NTB.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ratih Hapsari Kusuma Wardani dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan pelaksanaan koordinasi yang semakin baik, seluruh satuan kerja dapat menjalankan pelaksanaan APBN dengan optimal.
“Pelaksanaan APBN merupakan bakti kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Parlindungan selaku Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa penghargaan kinerja anggaran terbaik menunjukkan bahwa tata kelola anggaran Kemenkumham yang semakin baik dari waktu ke waktu, serta terfokus untuk pelayanan kepada masyarakat dan juga harus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk menunjang pengelolaan anggaran yang berkualitas dan bebas dari penyimpangan, Kanwil Kemenkumham NTB secara rutin telah memantau progres penyerapan anggaran dan setiap indikator IKPA pada setiap satker di lingkup wilayah Kanwil Kanwil Kemenkumham NTB.
“Terima kasih kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB & seluruh KPPN di NTB, capaian prestasi peelaksaan anggaran ini, merupakan hasil sinergitas yang luar biasa. Tidak lupa kami juga sampaikan terima kasih kepada seluruh Satuan Kerja dan Petugas Pengelola Keuangan yang menjadi ujung tombak capaian ini. Tetap semangat membangun Negeri,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly meminta atensi kepada seluruh jajarannya untuk lebih intens dalam berkoordinasi dan komunikasi khususnya dalam pengelolaan anggaran.
Senada dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kemenkumham NTB terus memastikan keselarasan antara Rencana penyerapan anggaran dengan Pelaksanaan Kegiatan sehingga dapat memaksimalkan nilai IKPA secara konsisten. (Ryan)
