Oknum Pejabat Penggadai Modis Harus Disanksi

DISIDANG : Tampak Sekertaris Dinas Pemadam Kebakaran, Ahmad Muslehudin saat disidang tim disiplin di ruang asisten III Setda Kota Mataram. (SUDIRMAN/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Kasus salah satu oknum pejabat eselon III bernama Ahmad Muslehudin yang diketahui menggadaikan mobil dinas (modis) harus dikenakan sanksi. Fraksi di DPRD Kota Mataram meminta pejabat tersebut diberikan sanksi keras.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Mataram, Hj Baiq Mirdiati mengatakan, untuk sanksi tetunya kalangan ASN sudah ada dasar hukumnya dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 53 tahun 2010 tentang disiplin Pengawai Negeri Sipil (PNS). Sudah jelas semua rambu-rambunya, sanksi juga sudah menanti. Ini bagi ASN yang melanggar aturan, katanya kepada Radar Lombok, Selasa (14/5).

ASN di Kota Mataram sudah diberikan imbuan dari awal, termasuk dalam menjaga aset seperti kendaraan dinas. Dengan memberikan sanksi maka akan bisa memberikan efek jera bagi pejabat di Kota Mataram. Kita minta segera ditindak, semua sudah jelas dari awal. Apalagi sampai mobil dinas digadaikan, tegasnya.

Baca Juga :  Pencopotan Tersangka OTT Pungli Pasar ACC Diproses

Ahmad Muslehudin sudah dipanggil Asisten III Setda Kota Mataram bersama tim disiplin dari Satpol PP, BKPSDM dan Inspektorat. Namun pemberian sanksi belum ditetapkan. Untuk mobil dinas sudah diamankan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram.

Dikatakan Mirdiati untuk kedepan pengelolaan aset di Kota Mataram harus lebih baik dan pelaporan dilakukan setiap dua bulan sekali. Paling tidak langkah pengamanan aset sudah banyak alat canggih. Sehingga kendaraan dinas bisa terpantau dengan baik, seperti penggunaan stiker maupun barcode, sampai alat GPS sudah ada sekerang bisa ditempelkan di masing-masing mobil dinas. Kita harapkan jangan sampai terus terulang kasus seperti ini, ujarnya.

Dengan satu kasus ini bisa merembet kedepan kalau tidak ada tindakan. Tidak menutup kemungkinan ada juga hal yang sama dilakukan, oknum pejabat namun belum diketahui publik. Semua aset-aset daerah ini harus terdata, apalagi kendaraan dinas hampir semua OPD memiliki kendaraan dinas sesuai dengan jabatan. Bahkan sampai staf memiliki kendaraan dinas, singkatnya.

Baca Juga :  Wajah Baru Usung Program Baru

Asisten III Setda Kota Mataram, Hj Baiq Asnayati mengatakan, tim sudah melakukan pendalaman terkait dengan kasus ini. yang bersangkutan sudah terbuka dan menceritakan semua permasalahanya. Kami akan serahkan hasilnya ke pembina kepengawaian yang bisa memutuskan, katanya.
Untuk sanksi dalam waktu dekat ini akan dilakukan rapat kembali bersama tim dispilin ASN.

Terkait dengan penerapan sanksi seperti apa, sesuai dengan aturan di dalam Peraturan pemerintah (PP) 53 tahun 2010 tentang disiplin Pengawai Negeri Sipil (PNS). Semua sudah tercantum didalam aturan. (dir)

Komentar Anda