MATARAM – Pemkot Mataram harus berlapang dada dan bersabar karena beberapa daerah di Provinsi NTB mendapat kuota untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tenaga teknis. Sementara Kota Mataram belum mendapat pengumuman apapun tentang jatah formasi PPPK tenaga teknis. ‘’Untuk kita belum ada pengumuman,’’ ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Hj Baiq Asnayati, Kamis (22/12).
Untuk di daerah lain, pengumuman seleksi PPPK tenaga teknis sudah disebar seperti di Lombok Timur dan Lombok Barat. Bahkan untuk Pemprov NTB juga sudah disebar tentang pengumuman seleksi PPPK tenaga teknis dan dilengkapi dengan jumlah formasi yang didapatkan. Tetapi untuk Kota Mataram tidak melakukan hal yang sama karena tidak mendapat formasi. ‘’Itu kan pemerintah pusat yang menentukan,’’ katanya.
Mengacu pada beberapa daerah yang sudah mengumumkan rekrutmen PPPK tenaga teknis. Selain itu, tahapan seleksi hingga pengumuman pegawai yang terpilih juga sudah ditentukan. Muncul kehawatiran kalau Kota Mataram memang berpotensi tidak mendapat jatah formasi PPPK tenaga teknis seperti daerah lainnya. Tentang ini, Asnayati mengaku tidak bisa menjawab kepastiannya. ‘’Kita tunggu makanya nanti, intinya kita sudah kirim datanya,’’ ungkapnya.
Jika Kota Mataram tidak kebagian formasi PPPK tenaga teknis, cukup wajar Pemkot Mataram merasa kecewa karena kebutuhan daerah untuk jumlah pegawai sangat tinggi. Sedangkan untuk saat ini dan sebelumnya, Pemkot Mataram memberikan pelayanan dan lainnya dengan pegawai yang ada dengan mengandalkan pegawai honorer atau Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK). ‘’Kita sekarang terbantu dengan TPK yang ada,’’ terangnya.
Di daerah lain, formasi PPPK tenaga teknis yang diberikan cukup banyak, bahkan jumlahnya mencapai ratusan formasi. Kota Mataram pun berharap diberikan kouta yang sama dengan daerah lain karena kebutuhan jumlah pegawai sangat tinggi untuk menunjang tugas pemerintahan. Sementara untuk formasi tenaga teknis yang diberikan, Asnayati mengatakan semuanya tergantung pada putusan pemerintah pusat. ‘‘Kalau untuk formasi tetap juga dari pemerintah pusat,’’ jelasnya.
Beberapa formasi tenaga teknis cukup krusial dan dibutuhkan daerah. Walaupun pelayanan sudah berjalan dengan mengandalkan tenaga honorer tetapi mereka saat ini tetap menunggu untuk diangkat menjadi PPPK. Terutama untuk pegawai yang mengerjakan tugas teknis seperti operator maupun admin komputer dan lainnya. ‘’Sebelumnya kan sudah ada di pengangkatan PPPK dan CPNS sebelumnya. Nanti kalau kita dapat surat dari pusat kita akan kirim data lagi,’’ pungkas Asnayati. (gal)
