MATARAM – Penjabat (Pj) Gubernur NTB Mayjen TNI (Purn) Hassanudin sudah mulai beraktivitas menjalankan roda pemerintahan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Senin (1/7).
Tugas utama dari Pj Gubernur yakni fokus mengawal terselenggaranya Pilkada serentak 2024. Sehingga masa transisi kepemimpinan dalam pelaksanaan pilkada bisa berjalan lancar, tertib dan kondusif.
DPRD NTB berharap Hassanudin dapat membawa angin segar terhadap terwujudnya netralitas ASN. “Kita percaya Pj Gubernur ini tidak memiliki kepentingan apa pun di NTB kecuali hanya menjalankan tugas dari pemerintah pusat untuk memimpin NTB pada masa transisi ini untuk terselenggara pilkada dengan baik dan lancar,” kata Ketua Komisi V DPRD NTB Lalu Hadrian Irfani di Kantor DPRD NTB, Senin kemarin (1/7).
Diharapkan, Hassanudin bisa mengayomi terhadap semua pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang akan berkompetisi. Selain bersikap netral terhadap semua kekuatan politik yang bertarung. “Kita juga harapkan hubungan antara eksekutif dan legislatif ke depannya akan lebih harmonis dan lebih baik dalam rangka membangun NTB,” ucap Ketua DPW PKB NTB tersebut.
Ia menambahkan, sebagai Ketua Komisi V Bidang Pendidikan, Hassanudin diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas pendidikan di NTB secara merata. Begitu juga kualitas kesehatan yang merata di seluruh NTB.
“Jadi program kesehatan yang belum terselesaikan oleh Gubernur sebelumnya, moga saja ada solusinya di masa kepemimpinan Pj Gubernur yang sekarang,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I Bidang Politik dan Pemerintahan DPRD NTB Najamuddin Mustapha menilai, sudah sangat tepat Mendagri menunjuk tokoh dari luar NTB sebagai Pj Gubernur. Kepentingan Pj Gubernur ini hanya bagaimana mengawal dan menyukseskan pilkada secara fair dan bermartabat. “Tentu beliau ingin dikenang sebagai tokoh dari luar NTB, yang sukses mengawal transisi kepemimpinan di NTB dalam pelaksanaan pilkada,” terangnya.
Ia juga menyakini, Hassanudin sebagai tokoh yang berlatar belakang TNI, sudah tentu memahami politik teritorial. Sehingga bisa mengantisipasi dan mengambil berbagai kebijakan untuk mencegah potensi kerawanan dan gangguan. “Termasuk juga pencairan anggaran dari APBD untuk mendukung sukses dan terselenggaranya Pilkada 2024,” pungkasnya. (yan)
