Sewa Alat Berat Dinas PUPR NTB Diduga Diselewengkan

BERJALAN: Dua pegawai Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok baru keluar dari ruangan penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polresta Mataram, Jumat (26/6). (ROSYID/RADAR LOMBOK )

MATARAM – Satreskrim Polresta Mataram membidik dugaan korupsi terhadap penyewaan sejumlah alat berat di Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTB.

Diduga, hasil penyewaan sejumlah alat berat sejak tahun 2021 tidak disetorkan sebagai pendapatan daerah. “Penyewaan dari tahun 2021 sampai 2024. Intinya, (dugaan) uang sewa tidak disetorkan menjadi pendapatan (daerah),” ucap Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol I Made Yogi Purusa Utama, Rabu (3/7).

Alat berat yang disewakan balai tersebut berupa ekskavator atau mesin pengeruk, truk dan mixer molen. Nominal sewa tiga jenis alat tersebut belum diketahui pasti. Sampai saat ini, alat berat tersebut masih dalam penyewaan, karena belum ada yang balik ke dinas terkait. “Kalau sewa berjalan setiap hari. Jadi, (uang) sewa itu kita mau pertegas, masuk APBD atau tidak. Harga sewa kita belum tahu,” katanya.

Baca Juga :  Dua Tersangka Kasus Pasir Besi Kembali Diperiksa

Dari pantauan Radar Lombok pada Jumat (26/6) lalu, ada dua pria mengenakan baju batik datang ke Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polresta Mataram. Satu dari mereka menenteng dokumen dan masuk ke dalam ruang penyidik Unit Tipikor.

Sedangkan satu orang lagi menunggu di luar. Berselang beberapa menit, orang yang masuk tersebut keluar tanpa membawa dokumen yang sebelumnya dibawa.

Dalam kasus ini, sudah ada tiga orang dari balai tersebut diklarifikasi. Penyidik juga masih mengumpulkan sejumlah dokumen. “Kita masih kumpulkan semua dokumen sehubungan dengan masalah sewa itu. Nanti kita panggil dari PUPR NTB,” sebutnya.

Baca Juga :  Berkas Dakwaan Tiga Tersangka Korupsi Pasir Besi Belum Dilimpahkan ke Pengadilan

Adanya dugaan korupsi ini merupakan laporan dari masyarakat yang masuk di akhir tahun 2022. Penyelidikan sempat di jeda tahun 2023 lantaran kepala balai berinisial AF sedang mencalonkan diri sebagai calon legislatif. “Saat 2023, kepala balainya daftar caleg, jadi kita hentikan (sementara). Sekarang kita mulai lagi,” tandasnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Dinas PUPR NTB Lies Nurkomalasari yang dikonfirmasi Radar Lombok tidak memberikan tanggapan. (sid)

Komentar Anda