Oknum Polisi Pemerkosa Mahasiswi Hanya Dituntut 10 Bulan

PELIMPAHAN: Tersangka Brigadir Denune To'at Abdian saat dilimpahkan ke jaksa penuntut umum beberapa waktu lalu. (Ist)

MATARAM–Oknum Polisi Polda NTB, Brigadir Denune To’at Abdian (24) hanya dituntut pidana penjara selama 10 bulan oleh jaksa penuntut pada kasus pemerkosaan terhadap salah seorang mahasiswi di Kota Mataram berinisial DA (20) asal Lotim.

“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Denune To’at Abdian alias Toat dengan pidana penjara selama 10 bulan, dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. Dengan perintah tetap berada dalam tahanan,” dikutip dari amar tuntutan jaksa penuntut yang diterima Radar Lombok, Rabu (3/7).

Jaksa penuntut dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Denune To’at Abdian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain sebagaimana diatur dan diancam Pasal 6 huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam surat dakwaan kedua.

Tuntutan pidana penjara 10 bulan itu, jaksa melampirkan sebanyak lima poin hal-hal yang meringankan. Ada dua poin yang menyita perhatian. Pertama, adanya surat keterangan dari desa terkait kesepakatan untuk saling memaafkan antara terdakwa dan korban. Kedua, adanya surat pernyataan pencabutan laporan dan pencabutan keterangan di tingkat penyidikan dan penuntutan oleh korban. “Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dalam persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya. Terdakwa belum pernah dihukum,” tiga poin lainnya hal-hal yang meringankan.

Pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut itu dibenarkan Kasi Penkum Kejati NTB Efrien Saputera. Namun ia mengaku belum mengetahui pasti apa yang menjadi pertimbangan dalam tuntutan tersebut. “Kalau pertimbangannya saya belum dapat info,” singkat Efrien kepada Radar Lombok, Rabu (3/7).

Humas Pengadilan Negeri (PN) Mataram Kelik Trimargo juga membenarkan jaksa penuntut telah membacakan tuntutan terhadap terdakwa. Pembacaan tuntutan itu berlangsung Selasa (2/7) kemarin. “Sudah tuntutan kemarin Selasa (2/7), tuntutan jaksa 10 bulan penjara. Selasa (9/7) depan pembelaan (dari terdakwa),” timpal Kelik kepada Radar Lombok.

Adanya tuntutan pidana penjara 10 bulan terhadap Denune To’at Abdian itu turut dibenarkan Muhammad Tohri Azhari, selaku penasihat hukum korban. Ia merasa kecewa dengan tuntutan tersebut karena terbilang sangat rendah dibandingkan dengan ancaman hukuman pasal yang diterapkan ke terdakwa. “Iya tentu sangat kecewa. Tidak rasional sekali tuntutan ini. Kenapa dan ada apa ini,” sesalnya sembari bertanya-tanya.

Tohri tidak menampik adanya perdamaian di dalam persidangan antara korban dan terdakwa. Kendati demikian, baginya, perdamaian itu tidak menghilangkan perbuatan pidana. “Bagaimanapun yang namanya tindak pidana itu, dengan adanya perdamaian tidak menghilangkan perbuatan pidana,” katanya.

Perdamaian itu sangat disayangkan. Terlebih lagi perdamaian tersebut terjadi di pengujung berakhir masa sidang dan tanpa sepengetahuan pihaknya, selaku penasihat hukum. “Kenapa tidak dari awal saja. Padahal dari awal kami dan keluarganya (korban) selalu dihubungi oleh pihak keluarga dan terdakwa untuk minta perdamaian.

Tetapi dari kami selaku kuasa hukum dan keluarga korban selalu menolak untuk tidak akan melakukan perdamaian. Sampai apa pun terjadi kita tetap akan melakukan perlawanan,” ungkapnya.
Namun, komitmen awal itu tidak bertahan sampai akhir persidangan.

Sebagai penasihat hukum, ia merasa ditikung. Terlebih lagi setiap persidangan selalu mendampingi korban. Namun saat pembacaan tuntutan kemarin, dirinya tidak diberitahukan sama sekali oleh keluarga maupun pihak jaksa.
“Sangat disayangkan sekali. Biasanya jaksa ini menghubungi kami untuk memberitahukan agenda sidang. Tetapi di saat tuntutan, kami tidak dihubungi sama sekali, baik dari pihak jaksa maupun dari pihak keluarga.

Mereka diam-diam untuk menghadiri persidangan. Jadinya, kami selaku kuasa hukum merasa kecewa dengan tuntutan ini, terkecuali kami telah dicabut selaku kuasanya dan kami tidak dibutuhkan lagi, saya anggap itu tidak ada masalah,” katanya.

Diketahui, pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban yang juga anak kosnya itu terjadi pada 24 November 2023. Terdakwa menggagahi korban sebanyak dua kali. Pelaku menjalankan aksinya ketika kos yang satu pekarangan dengan rumahnya dalam keadaan sepi. (sid)

Komentar Anda