PRAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah kembali menggelar rapat sidang paripurna, Senin (5/6).
Sidang dengan agenda penyampaian hasil reses masa sidang tahun 2017 itu, dipimpin langsung Ketua DPRD Lombok Tengah H Achmad Puaddi didampingi Wakil Ketua I H Muhammad Nasib. Sedangkan dari eksekutif dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri.
Juru bicara dapil I Kecamatan Praya-Praya Tengah H Ahkam memaparkan, permintaan masyarakat tahun ini tak jauh beda dari tahun sebelumnya. Karena beberapa permintaan tahun sebelumnya tidak semuanya terpenuhi. Sehingga mereka lebih banyak menuntut agar permintaan mereka tahun lalu dipenuhi.
Misalnya, hibah untuk pembangunan tempat ibadah. Kemudian akses menujut tempat pendidikan dan pengisian buku kepada perpustakaan yang sudah lama dibangun. ‘’Karena kesannya perpustakaan yang sudah dibangun tahun 2011 dan 2013 mubazir. Wadahnya sudah ada tapi bukunya kosong,’’ paparnya.
Untuk pertanian dan dan perternakan, tambah Ahkam, masyarakat mengeluhkan bantuan peternak tidak tepat sasaran dan tidak berkualitas. ‘’Untuk itu, kami minta kepada semua SKPD untuk lebih selektif mendata penerima lebih seksama, termasuk pengadaan peternak harus berkualitas,’’ imbuhnya.
Dilanjutkan dengan juru bicara dapil II Kecamatan Kopang-Janapria, Muhammad Tohri. Dia memaparkan, pihaknya banyak menerima keluhan soal kebijakan pemerintah desa. Terutama soal pemberhentian aparatur pemerintah desa yang cenderung dilakukan semena-mena. Di mana semua menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.
Dalam hal ini, pihaknya meminta kepada instansi terkait agar lebih memperhatikan persoalan ini. ‘’Harus intens dilakukan komunikasi dan sosialisasi untuk meredam kemungkinan membiasnya persoalan seperti ini lagi,’’ imbuhnya.
Selain itu, lanjut Tohri, kenaikan harga kebutuhan pokok selama Ramadan juga harus segera disikapi pemerintah daerah. Terutama kenaikan harga bahan pokok di atas harga eceran tetap (HET). Karena kenaikan harga barang ini membuat masyarakat pusing.
Persoalan lainnya disampaikan Tohri adalah masalah madrasah. Dia meminta pemerintah harus melakukan pendataan terhadap sejumlah sekolah dan madsarah. Karena banyak terjadi pungutan liar di sekolah dan madrasah, terutama saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). “Kita semua berharap, jangan lagi ada pungutan liar di sekolah dan madrasah tahun ini. Apapun alasannya, tidak boleh ada beban masuk sekolah,” tegasnya.
Juru bicara dapil III Kecamatan Pujut-Praya Timur diwakili Legewarman. Dia mengaku, saat ini di dapil III sedang membutuhkan air pertanian. Sebab, para petani bisa mendapatkan air, jika mereka memberikan uang kepada petugas P3A. ‘’Masalah ini harus segera disikapi tim Saber Pungli,’’ pintanya.
Jubir Dapil IV Kecamatan Praya Barat-Praya Barat Daya, Kamarudin menyampaikan, masyarakat Mangkung masih menunggu janji pemerintah untuk dimekarkan. ”Sebelumnya masyarakat Mangkung sudah menuntut agar mereka lepas dari induk, namun sampai sekarang mereka belum juga diterima,” katanya.
‘’Selanjutnya pembenahan jalan dusun. Di mana sejumlah ruas jalan yang sudah mulai rusak untuk segera diperbaiki, sebelum kerusakan itu lebih parah,’’ tambahnya.
Persoalan sama juga disampaikan jubir Dapil V Kecamatan Jonggat-Pringgarata, Didik Ariesta. Kemudian dilanjutkan dengan jubir Dapil VI Kecamatan Batukliang-Batukliang Utara, Nurul Adha. Dia menyampaikan, persoalan molornya mutasi menjadi pembicaraan semua elemen masyarakat Lombok Tengah saat ini.
Molornya kebijakan bupati dan wakil bupati sangat disayangkan masyarakat luas sekarang ini. Soalnya, kekosongan pimpinan SKPD bedampak luas terhadap pembangunan masyarakat sekarang ini. Program mandek sehingga berdampak pada kelancaran sosial ekonomi masyarakat. “Jangankah di kalanagan para elit, tuntutan pengangkatan kepala dinas dari dulu sudah mereka tuntut. Ini masayarakat kecil sudah peka dan malah dia yang menuntut jabatan kosong segera diisi,” katanya.
Menurutnya, masyarakat yang menuntut segera dilakukan pengangkatan kepala dinas. Terutama Dinas Pendidikan karena kaitannya dengan penandatanganan ijazah siswa yang lulus ujian nasional. Para orang tua mulai khawatir dengan kebijakan ini. Ditakutkan, tidak akan ada pejawab yang berwenang menandatangani ijazah anak-anak mereka. “Para orang tua yang memiliki anak yang tamat tahun ini banyak menuntut. Mereka khawatir tidak ada pejabat yang berwewenang menandatangani keterangan tamat,” akunya.
Dari itulah, pihaknya atas nama anggota DPRD Lombok Tengah Dapil VI untuk segera dilakukan pengangkatan kepala dinas. Khususnya Dinas Pendidikan yang saat ini sudah mulai masuk tahun pelajaran baru. (cr-ap)
